Percepatan Pencapaian SDGs: Belajar dari Provinsi NTB

Armida S Alisjahbana
SDGs Center - Universitas Padjadjaran

Sudah lebih dari satu tahun pencanangan Komitmen Global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), namun belum ada informasi tentang bagaimana pencapaian SDGs di Indonesia ataupun daerah-daerah di Indonesia selama dua tahun terakhir ini.

Gambaran akan prospek pencapaian SDGs dari suatu daerah dalam jangka panjang dapat di­telusuri dari pencapaian MDGs ataupun beberapa indikator yang relevan dengan SDGs selama beberapa tahun terakhir.

Dari penelusuran ini akan diketahui kira-kira apakah daerah tersebut akan dapat mencapai suatu target SDGs tertentu atau jikapun belum, seberapa jauh deviasi yang akan terjadi dari target yang harusnya dicapai. Cara yang lazim digunakan adalah dengan melakukan proyeksi ke depan atau tren pencapaian dari indikator dimaksud. Menarik untuk mengaplikasikan metode ini untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang cukup sukses dalam pencapaian MDGs dibuktikan dengan lima tahun berturut-turut mendapatkan MDGs Award dari pemerintah.

On the Right Track

Proyeksi tren serta aplikasi metode scorecard dari beberapa indikator SDGs untuk Provinsi NTB sampai dengan tahun 2030 (tahun berakhirnya SDGs) menunjukkan hasil sebagai berikut (SDGs Center Unpad, 2017). Sebagian besar indikator yang diproyeksikan dengan asumsi business as usual berdasarkan tren 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa target indikator tersebut di tahun 2030 akan tercapai atau paling tidak hampir tercapai. Terdapat 10 indikator yang sudah pada jalur yang benar atau on the right track meliputi indikator-indikator percapaian target penurunan kemiskinan, kecukupan gizi dan kesehatan anak balita, tingkat partisipasi murni sekolah di tingkat SMA, infrastruktur dasar seperti: air minum, sanitasi, kualitas jalan dan rumah sederhana yang layak. Proyeksi pencapaian target-target ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir cukup berhasil untuk menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Sementara itu, indikator yang masih jauh dari tren pencapaian SDGs atau off track di antaranya adalah target terkait dengan prevalensi balita de­ngan tinggi badan pendek dan sangat pendek (stunting), target yang meng­gambarkan ukuran kesenjangan (Gini Ratio) dan target terkait pengelolaan lingkungan (perilaku rumah tangga dalam memilah sampah dan emisi CO2 dari kendaraan bermotor).

Dari hasil yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kebijakan dan program pembangunan di Provinsi NTB selama delapan tahun terakhir sudah on the right track. Namun demikian, ka­rena tingkat pencapaian kesejahteraan rakyat yang masih rendah perlu upaya percepatan pencapaian SDGs dengan fokus area tertentu.

Fokus Area Upaya Pencapaian SDGs

Tentu dengan menyadari sepenuhnya bahwa upaya pencapaian SDGs di Provinsi NTB sangat kompleks dan memerlukan pendekatan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, namun beberapa fokus area yang kiranya perlu menjadi prioritas tinggi mencakup: pembangunan sumber daya manusia, sektor unggulan penggerak perekonomian daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas, institusi dan tata kelola pemerintah daerah, serta kepemimpinan (leadership) dari pimpinan daerah.

Pembangunan SDM menempati prioritas tinggi karena masih rendahnya rata-rata pendidikan dan kapasitas SDM di Provinsi NTB. Mengurangi secara signifi­kan tingkat dropout di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mencapai wajib belajar 12 tahun secara bertahap adalah agenda yang mendesak untuk dituntaskan. Pendidikan sampai dengan minimal tamat jenjang SMA akan mampu meningkatkan kapasitas dan skill dari angkatan kerja sehingga sangat memengaruhi daerah dalam me­ning­katkan perekonomiannya. Meningkatkan kualitas pendidikan (termasuk soft skills, perilaku dari anak didik) tidak kalah penting dari aksesibilitas karena akan sangat membentuk SDM dalam hal etos kerja, perilaku individu dalam ke­luarga dan masyarakat.

Di bidang kesehatan, Provinsi NTB menghadapi masalah masih tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi (AKB) serta insiden stunting. Tidak ada jalan pintas untuk pembangunan di bidang kesehatan, kecuali dengan penerapan continuum of care, yaitu konsep perawatan kesehatan yang diawali dengan hidup sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan, pada usia 2-3 tahun dengan asupan gizi yang baik dan seterusnya sampai dengan lanjut usia.

Tidak ada upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, tanpa didukung oleh perekonomian daerah yang tumbuh sesuai dengan potensinya. Sektor pertanian dan peternakan yang masih merupakan sumber pencaharian sebagian besar penduduk daerah perdesaan masih tetap menjadi prioritas untuk dikembangkan. Provinsi NTB sangat beruntung karena dikaruniai keindahan alam dan kekayaan budaya sebagai basis keunggulan sektor pariwisata. KEK Mandalika yang sudah mulai menggeliat serta Kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora) adalah dua destinasi wisata nasional yang mencerminkan potensi dan peluang pengem­bangan wisata NTB.

Semua ini didukung oleh ekonomi kreatif yang merupakan kekayaan budaya di provinsi ini seperti kerajinan tenun, gera­bah, dan usaha-usaha pengembangannya.

Kemajuan yang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir terutama dirasakan da­lam pem­bangunan infra­struk­tur dasar dan konektivitas. Kemajuan ini tercermin dari pemenuhan target 100% aksesibilitas rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi yang layak serta 100% elektrifikasi rasio, termasuk untuk daerah per­desaan sebelum tahun 2020. Pembangunan waduk dan bendungan di lokasi tertentu, yang rawan kekeringan (contoh: waduk Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur) masih menjadi prioritas tinggi. Untuk kelancaran arus barang dan jasa antar daerah termasuk dengan provinsi lain, maka perluasan pembangunan dan pemeliharaan jalan raya berdasarkan performance based contract harus dilanjutkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Termasuk ke dalam prioritas pembangunan infrastruktur adalah perkuatan konektivitas melalui perluasan Bandara Internasional Lombok dan pelabuhan-pelabuhan.

Pengelolaan lingkungan termasuk kawasan wisata masih menjadi catatan untuk perbaikan. Untuk itu diperlukan sosial­isasi dan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat. Meskipun SDGs mensyaratkan keterlibatan semua pihak, untuk daerah seperti Provinsi NTB yang masih harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain, maka peran pemerintah sangat krusial. Institusi dan tata kelola dari kebijakan dan program pemerintah, SDM Aparatur dari segi tingkat pendidikan dan kualitas sangat urgen untuk ditingkatkan.

Pemanfaatan e-government dapat membantu perbaikan pelayanan publik, terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan kecepatan pelayanan.

Sebagai penutup, kesemua faktor di atas tidak akan berhasil tanpa adanya kepemimpinan atau leadership dari pimpinan daerah. Di samping itu, peran ulama dan tokoh masyarakat tidak kalah pentingnya untuk memotivasi, mendidik, menjadi panutan bagi masyarakat agar mampu meningkatkan peran dan kontribusinya bagi kemajuan daerahnya masing-masing.