Wacana Revitalisasi Mengemuka di Fit And Proper Test Calon Dewas LPP TVRI

JAKARTA - Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 11 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP)TVRI periode 2017-2021. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara maraton selama dua hari sejak Senin hingga Selasa, 10-11 April 2017.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan untuk menyaring calon yang paling layak menduduki posisi Dewas LPP TVRI. Hal itu mengingat besarnya tantangan dan perkembangan industri televisi di Indonesia belakangan ini.

"TVRI menghadapi tantangan besar. Masukan masyarakat dan hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi pertimbangan bagi kami," ujar Abdul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Adanya tantangan besar yang dihadapi TVRI diakui oleh para calon Dewas yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari ini. Calon Dewas TVRI Eddy Kurnia mengatakan, perkembangan media sosial di era digital merupakan salah satu tantangan nyata yang dihadapi TVRI.

Karenanya, kata Eddy, TVRI harus melakukan adaptasi dengan beralih secara digital. "Tentu ini butuh anggaran besar. Kecukupan anggaran menjadi kunci utama agar TVRI mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan persaingan global," ucap Eddy.

Sementara itu, Made Ayu, calon Dewas TVRI yang juga Kepala TVRI cabang Kaltim mengatakan, TVRI perlu direvitalisasi sebagai alat pemersatu dan kebanggaan bangsa di tengah era digitalisasi media.

"Kiblat revitalisasi kita adalah BBC London, atau NHK Jepang, supaya TVRI tidak jalah di kancah global," kata Made.

Senada dengan Made, calon Dewas TVRI Maryuni Kabul mengamini perlunya revitalisasi terhadap TVRI agar menjadi televisi publik yang profesional, kreatif dan terpercaya.

Maryuni mengatakan, selama ini TVRI memiliki problem tak dipercaya masyarakat dalam kompetisi dengan televisi swasta. Dia membandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat Inggris terhadap BBC yang mencapai 90%.

"Kita harus kembalikan kepercayaan masyarakat. TVRI harus dipercayai masyarakat sebagai sumber utama," kata Maryuni.