PKS Nilai Politik Tanpa Agama Kehilangan Basis Moralitas

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menilai tanpa agama, politik kehilangan basis moralitas. Maka itu, Fraksi PKS tidak sependapat dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari gesekan antarumat.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan bahwa hubungan antara agama dan politik justru saling menguatkan. Kata Jazuli, agama apapun mengajarkan nilai etika dan moralitas.

"Justru agama menjaga agar politik tetap beretika. Tanpa agama politik kehilangan basis moralitas," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dia melanjutkan, keberpihakan politik (kekuasaan) terhadap implementasi nilai-nilai luhur agama dalam bernegara dengan sendirinya menjaga agama sebagai suluh bagi kehidupan. Agar agama tetap memainkan peran vital dalam pembangunan bangsa.

"Bukankah itu yang menjadi ruh dan nafas kebangsaan kita?" kata anggota Komisi I DPR ini.

Menurut dia, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan oleh pendiri bangsa, dalam pembukaan UUD, sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. "Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Konstitusi menjamin kemerdekaan beragama tiap-tiap penduduk," tutur Jazuli.

Di sana, sambung dia, terekam dengan jelas betapa sejarah yang melandasi kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh semangat agama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dimotivasi oleh semangat jihad fi sabilillah.

"Perjuangan Indonesia merdeka itu dulu dilandasi dan dibingkai oleh semangat agama, jihad fi sabilillah. Bung Tomo dengan pekik takbirnya, KH Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya, termasuk laskar-laskar santri dengan semangat jihadnya," ucapnya.

Dengan demikian, Jazuli menegaskan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari semangat patriotisme bangsa dalam seluruh aspeknya termasuk di ranah politik. Gagasan memisahkan agama dan politik secara ekstrim justru dianggapnya kontraproduktif dan tidak sejalan dengan semangat kebangsaan.

Dia berharap jangan sampai pemisahan tersebut mengarah pada paham sekularisme. Padahal Indonesia bukan negara sekuler. "Meski kita juga bukan negara agama, dalam arti hanya ada satu agama negara. Tapi sejalan dengan dasar negara dan konstitusi, kita adalah negara relijius, yang mengamalkan nilai-nilai luhur (ajaran) agama dalam berbagai sendi kebangsaan termasuk dalam politik," pungkasnya.