Fadli Zon Kritik Pernyataan Jokowi tentang Agama dan Politik

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari gesekan antarumat menuai kritik dari DPR. Pernyataan Jokowi dinilai kurang tepat, bahkan ahistoris.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri bangsa.

"Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurutnya, agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia yang melingkupi seluruh aspek kehidupan. Baik ekonomi, kata dia maupun politik, hingga hukum.

"Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya," ucapnya.

Dia mengungkapkan, Bung Hatta pada tahun 1973 sangat kuat mengingatkan Presiden Soeharto agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam. Bung Hatta, lanjut dia, juga pernah mengatakan, bagi muslim berjuang membela Tanah Air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," ungkapnya. (Baca: Pernyataan Jokowi Soal Pemisahan Politik dan Agama Dipertanyakan)

Atas dasar itu terang dia di dalam Pancasila juga pembukaan UUD 1945, semua diawali dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, ini refleksi bahwa di Indonsia antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, justru merupakan kunci dari kebaikan bersama.
"Justru pemisahan agama dan politik bisa menimbulkan masalah," terangnya.