Politikus Senior Golkar Minta Pemerintah Tegas Soal Kasus HAM

JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Muladi mengakui, kehadirannya bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto‎, untuk membahas kasus pelanggaran HAM masa lalu.

‎"Sekarang ini perlu ketegasan pemerintah. Kalau tidak memenuhi syarat untuk masuk kriteria pidana, jawab saja‎," kata Muladi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Muladi, kehadiran dirinya karena ada pertanyaan dari Ombudsman RI yang menanyakan penanganan kasus HAM masa lalu sekarang ini. Menurutnya, pemerintah sekarang punya kehendak dan kemampuan, hanya saja butuh ketegasan sikap dari pemerintah.

Dia menyebutkan, ada sekira 8-9 kasus yang dibahas seperti kasus 65, Talangsari, kasus Mei 1998 yang dipandang butuh ketegasan dari pemerintah. Dia berharap, kasus-kasus tersebut tidak mengambang.

"Kalau tidak diteruskan pengadilan, DPR tidak rekomendasi, Presiden tak keluarkan keppres, tak bisa diadili. Dasar pengdilan ad hoc harus ada keppres atas usulan DPR," ucap Muladi.

Politikus senior Golkar ini mengaku, tidak sependapat jika kasus-kasus HAM masa lalu diselesaikan secara nonyudisial. Menurutnya, kasus ini bisa ditangani secara yuridis, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Misalnya deponering atau alasan untuk kepentingan umum, harus berdasarkan alasan beryuridis. Alat bukti cukup, misalnya. Atau (adanya) alasan lain," pungkasnya.