DPR Desak Freeport Terbuka Terhadap Pemerintah Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Farid Alfauzi menilai sikap PT Freeport kaku dalam merespon keinginan pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang terhadap kerjasama yang selama ini terjadi.

Menurutnya, PT Freeport yang memiliki kepentingan di Indonesia harus menunjukkan sikap terbuka kepada pemerintah. "Kurang apalagi coba pemerintah. Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal untuk berunding‎," kata Farid dalam siaran persnya, Sabtu (25/2/2017).

Ketua Kelompok Fraksi Partai Hanura ini mengatakan, seharusnya Freeport lebih cerdas dan tanggap atas keterbukaan pemerintah. Apalagi saat ini perusahaan eksplorasi tambang emas itu belum memiliki inisiatif untuk mencari win-win solusi bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya, perusahaan asal Amerika Serikat itu malah mengancam akan membawa ke arbitrase internasional. Farid menilai, Kebijakan perubahan status kerjasama bisnis dari Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan pemerintah terhadap Freeport dianggap tawaran yang logis.

Menurutnya, posisi pemerintah tetap membawahi kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Karenanya keinginan negosiasi ulang merupakan kepentingan nasional yang selama ini tidak diakomodasi pihak Freeport.

"Saya mendukung pernyataan presiden yang akan mengambil sikap tegas jika Freeport tidak mau berunding. Saya pikir, DPR utamanya komisi VII akan mendukung pemerintah," katanya.