alexametrics

Isu Penyadapan SBY-Ma'ruf Amin Dibahas dalam Rapat DPR-Kapolri

loading...
Isu Penyadapan SBY-Maruf Amin Dibahas dalam Rapat DPR-Kapolri
Gedung DPR. Foto/Dok/SINDOnews/Ilustrasi.
A+ A-
JAKARTA - Persoalan dugaan penyadapan percakapan melalui telepon antara Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam rapat itu disinggung mengenai kewenangan penyadapan.

Anggota Komisi III DPR Andies Kadir mengingatkan, yang berhak menyadap adalah institusi resmi negara. Menurutnya institusi lain dilarang melakukan penyadapan.

"Jangan sampai penyadapan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan pihak asing, atau untuk kepentingan politik," ujar Adies di ruang rapat Komisi III
DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2017). Baca: Diprotes Banyak Pihak, Tjahjo Ngotot Pertahankan Ahok



Dugaan penyadapan muncul dalam persidangan perkara penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dalam persidangan terdakwa perkara penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok bersama kuasa hukumnya mengaku memiliki bukti adanya percakapan antara SBY dengan Ma'ruf Amin melalui telepon.
(kur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak