alexametrics

Kepala Daerah Jangan Terdakwa

loading...
Terhadap gubernur DKI Jakarta didakwakan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156a KUHP dengan ancaman hukuman penjara empat tahun dan lima tahun. Memang perdebatannya soal ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 (1) yang paling singkat lima tahun.

Pertanyaannya, apakah Pasal 156-b dengan ancaman selama-lamanya lima tahun masuk kategori itu? Tentu dapat diperdebatkan. Namun, logikanya, ancaman dalam Pasal 156-b tersebut masuk dalam irisan yang dimaksud dalam Pasal 83 (1) tersebut.

Lebih prinsip lagi karena selama ini perdebatan hanya fokus pada soal angka lima tahun. Padahal, mestinya tengok juga pada  tindak pidananya. Apakah tindak pidana penistaan agama itu kualifikasinya tidak masuk dalam Pasal 83 (1)? Tegasnya, apakah tindak pidana penistaan agama dapat dikategorikan sebagai “perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI”?

Tidak perlu ada lembaga khusus untuk menafsirkan makna kalimat “perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.” Terjadi demonstrasi besar-besaran beberapa kali melibatkan jutaan massa yang datang dari berbagai daerah.

Ada pula beberapa aksi tandingan. Malah ada pihak yang sibuk saling melaporkan, terjadi berbagai perpecahan. Terjadi perang opini yang akibatnya terjadi chaos di media sosial. Malah “seakan-akan” terkesan atau dipersepsikan aparat negara berhadapan dengan umat Islam.

Soal ini jelas berkembang di media sosial. Terjadi kegaduhan, hingar-bingar, saling curiga, distrust. Malah “seakan-akan” berhadapan antara pribumi dan nonpribumi. Apakah semua ini tidak berpotensi memecah belah NKRI?

Banyak juga yang tidak setuju jika komentar Ahok di Kepulauan Seribu tergolong penistaan agama atau setidaknya tidak ada maksudnya untuk melakukan penistaan agama. Namun, perdebatan itu mestinya reda karena materinya sudah ke persidangan.

Artinya, minimal institusi kepolisian dan kejaksaan sudah sepakat bahwa tindakan itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana “penistaan agama” yang meresahkan dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Karena perbuatan terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 83 ayat 1 tersebut, tidak lagi perlu diperdebatkan soal ancaman hukuman paling singkat atau setinggi-tingginya.
 
Alasan Sosiologis
Apa yang terjadi dengan masyarakat kita sekarang ini sudah cukup menjadi alasan untuk memberlakukan Pasal 83 UU tentang Pemerintahan Daerah. Ada banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat yang dapat dijadikan pegangan untuk tidak ragu memberlakukan status nonaktif sementara terhadap gubernur DKI.
halaman ke-2 dari 5
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak