alexa snippet

Kepala Daerah Jangan Terdakwa

Pertanyaannya, apakah Pasal 156-b dengan ancaman selama-lamanya lima tahun masuk kategori itu? Tentu dapat diperdebatkan. Namun, logikanya, ancaman dalam Pasal 156-b tersebut masuk dalam irisan yang dimaksud dalam Pasal 83 (1) tersebut.

Lebih prinsip lagi karena selama ini perdebatan hanya fokus pada soal angka lima tahun. Padahal, mestinya tengok juga pada  tindak pidananya. Apakah tindak pidana penistaan agama itu kualifikasinya tidak masuk dalam Pasal 83 (1)? Tegasnya, apakah tindak pidana penistaan agama dapat dikategorikan sebagai “perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI”?

Tidak perlu ada lembaga khusus untuk menafsirkan makna kalimat “perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.” Terjadi demonstrasi besar-besaran beberapa kali melibatkan jutaan massa yang datang dari berbagai daerah.

Ada pula beberapa aksi tandingan. Malah ada pihak yang sibuk saling melaporkan, terjadi berbagai perpecahan. Terjadi perang opini yang akibatnya terjadi chaos di media sosial. Malah “seakan-akan” terkesan atau dipersepsikan aparat negara berhadapan dengan umat Islam.

Soal ini jelas berkembang di media sosial. Terjadi kegaduhan, hingar-bingar, saling curiga, distrust. Malah “seakan-akan” berhadapan antara pribumi dan nonpribumi. Apakah semua ini tidak berpotensi memecah belah NKRI?

Banyak juga yang tidak setuju jika komentar Ahok di Kepulauan Seribu tergolong penistaan agama atau setidaknya tidak ada maksudnya untuk melakukan penistaan agama. Namun, perdebatan itu mestinya reda karena materinya sudah ke persidangan.

Artinya, minimal institusi kepolisian dan kejaksaan sudah sepakat bahwa tindakan itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana “penistaan agama” yang meresahkan dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Karena perbuatan terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 83 ayat 1 tersebut, tidak lagi perlu diperdebatkan soal ancaman hukuman paling singkat atau setinggi-tingginya.
 
Alasan Sosiologis
Apa yang terjadi dengan masyarakat kita sekarang ini sudah cukup menjadi alasan untuk memberlakukan Pasal 83 UU tentang Pemerintahan Daerah. Ada banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat yang dapat dijadikan pegangan untuk tidak ragu memberlakukan status nonaktif sementara terhadap gubernur DKI.

Di antara memori publik yang paling kuat adalah pernyataan para petinggi negeri ini. Dalam soal status aktif atau tidak aktif Gubernur Basuki, masyarakat berpegangan dengan pernyataan mendagri sebagai penanggung jawab urusan ini.

Mengutip media, mendagri secara tegas menyatakan pemberhentian sementara Ahok dilakukan setelah masa cuti kampanyenya habis. Pernyataan seusai memberi ceramah umum di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (16/12/2016).

Pernyataan tegas juga disampaikan oleh Dirjen OTDA Kemendagri Soni Sumarsono. Ia menyatakan bahwa pemerintah memastikan akan langsung memberhentikan sementara Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta begitu terima surat keterangan terdakwa dari pengadilan.

Diucapkan Soni, "Kita (Kemendagri) profesional, tidak pandang bulu. Jadi, kalau sudah terdakwa, mustinya (Ahok) diberhentikan sementara." Apa pun kondisi sesungguhnya terhadap komentar mendagri dan dirjen OTDA ini, tetap saja menjadi pegangan publik. Faktanya, “janji” ini kemudian ditagih oleh publik, seakan-akan harus dipenuhi.

Kepada publik, pemerintah telah juga mempertontonkan ketegasan. Sejumlah gubernur telah diberhentikan sementara karena menyandang status terdakwa. Di antaranya Ratu Atut Chosiyah (gubernur Banten), Rachmat Yasin Bupati Bogor. Begitu juga HM Suhadak, wakil wali Kota Probolinggo.

Malah kepala daerah yang masih berstatus tersangka, Bupati Ogan Ilir Nofiadi Mawardi, pada 30 November 2016 langsung dinonaktifkan. Jika alasannya karena OTT, dalam persidangan terbukti tidak ada narkoba yang dituduhkan, dan mendagri dikalahkan. Walaupun dari kasus ini, mendagri mengalami dilema, gerak cepat ternyata berbuah gugatan.
halaman ke-2 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top