alexa snippet

Kepala Daerah Jangan Terdakwa

Kepala Daerah Jangan Terdakwa
Seorang kepala daerah adalah panutan yang siap memimpin warganya. Bagaimana mungkin berbagai titel ketokohan apabila seorang kepala daerah berstatus terdakwa. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
Prof Amzulian Rifai PhD
Ketua Ombudsman RI
 
SEBAGAIMANA juga publik terkait status terdakwa gubernur DKI yang tetap aktif, pendapat para anggota Ombudsman RI juga terbelah. Itu sebabnya tidak dikeluarkan pendapat atas nama lembaga setidaknya hingga pelaksanaan pilkada. Namun, setelahnya setiap anggota dapat mengemukakan pemikirannya secara terbuka.

Ombudsman mengundang menteri dalam negeri pada Kamis, 16 Februari 2016, sehari setelah hari pencoblosan untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Mendagri beserta Dirjen OTDA responsif, hadir langsung. Bagaimanapun polemik soal ini akhirnya gubernurlah sebagai eksekutornya.

Publik dibuat bingung pro-kontra status terdakwa gubernur DKI Jakarta. Para ahli hukum terbelah dengan pandangannya sendiri. Apalagi dalam memandang suatu kasus, seorang sarjana hukum sudah terlatih untuk berada pada posisi pro atau kontra.

Tidak sulit pula berargumentasi “untuk berada di pihak sebelah mana pun.” Kondisi itu malah memperkuat kebingungan soal argumentasi mana yang benar.

Dalam soal Ahok, kita menyaksikan dua kubu dengan pandangan berbeda. Tinggal publik mereka-reka, ke mana arah si pemilik pendapat sekaligus menguji konsistensinya. Tulisan ini tidak ada kaitan dengan hiruk-pikuk Pilgub DKI.

Saya berpandangan justru tidak terlalu pelik jika memandang sumber hukum tidak hanya formal berwujud peraturan perundang-undangan yang hierarkis, tetapi juga bersifat materiil bernilai filosofis dan sosiologis.

Secara objektif, lepas dari berbagai kepentingan pribadi, pengaruh pertemanan atau individual objective lain. Saya berpandangan dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sudah cukup alasan untuk menonaktifkan sementara gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa yang seharusnya sejak perkara didaftarkan.
 
Alasan Yuridis
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas “apa yang harus dilakukan” terhadap kepala daerah berstatus terdakwa.  Acuannya secara tegas diatur dalam Pasal 83 ayat 1, 2, dan ayat 3.

Pada ayat 1 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan ayat 2 menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Selanjutnya pada ayat 3, “Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota”.

Di antara perdebatan yang ada itu berputar “ke mana-mana”, tapi tidak fokus terhadap dua hal yaitu status terdakwa dan jenis tindak pidananya. Jika fokusnya terhadap dua hal ini, tidak perlu diperdebatkan soal ancaman pidana baik yang paling singkat lima tahun ataupun setinggi-tingginya lima tahun.

Pertama status terdakwa. Siapa saja kepala daerah yang berstatus terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diberhentikan sementara.

Terhadap gubernur DKI Jakarta didakwakan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156a KUHP dengan ancaman hukuman penjara empat tahun dan lima tahun. Memang perdebatannya soal ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 (1) yang paling singkat lima tahun.
halaman ke-1 dari 3
loading gif
Top