alexa snippet

Dinamika Pilkada

Dinamika Pilkada
Pilkada serentak kedua di Tanah Air, hari ini kembali digelar. Pertarungan tidak hanya pada kancah politik, isu-isu sosial dan hukum juga mewarnai hajatan demokrasi di 101 daerah (kabupaten/kota dan provinsi). Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
PILKADA serentak kedua di Tanah Air, hari ini kembali digelar. Sebelumnya demokrasi di Indonesia mencatatkan sejarahnya dengan menggelar pilkada serentak pertama kali, yaitu 9 Desember 2015. Dinamika politik pada pilkada serentak kedua kali ini memang lebih dibandingkan yang pertama.

Pertarungan tidak hanya pada kancah politik, isu-isu sosial dan hukum juga mewarnai hajatan demokrasi di 101 daerah (kabupaten/kota dan provinsi). Persaingan antarpasangan calon begitu tajam dan memanas sehingga merembet ke konflik antarpendukung. Euforia pilkada serentak kedua ini memang terasa lebih besar.

Saking panas dan tajamnya, tudingan-tudingan muncul dari kelompok tertentu kepada pemerintah yang dianggap tidak netral. Tentu hal itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wapres Jusuf Kalla (JK) menangkis tuduhan tentang keberpihakan pemerintah terhadap paslon tertentu.

Kisruh terakhir yang membuat panas hingga ke DPR adalah tentang masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa.

Polemik ini muncul karena tafsir UU Pemda Pasal 83 ayat 1 dan pasal dakwaan Ahok yaitu Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Kemendagri belum mau memberhentikan sementara, sedangkan sebagian pihak menilai Ahok layak untuk diberhentikan sementara.

Tentu kita berharap dinamika atau euforia itu tidak membuat kita merasa “takut” terhadap pilkada. Memang politik menjadi panas hingga merembet ke sosial dan hukum, namun masyarakat juga bisa berpikir jernih bahwa dengan pilkada akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan.

Dinamika politik yang tajam diharapkan justru memberikan pelajaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia bahwa perbedaan adalah hal yang lumrah, namun bertujuan untuk kemajuan bangsa.

Diakui juga produk pilkada memang tidak seluruhnya menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang baik, bahkan beberapa di antaranya justru berurusan dengan hukum. Pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sembilan kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.

Ini juga dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi “takut” dengan pilkada. Fakta dari KPK pada 2016 seolah menyebutkan pilkada justru melahirkan kepala-kepala daerah yang justru mengkhianati. Namun, bahwa faktor yang membuat kepala-kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut bukan hanya pilkada.  

Intinya adalah pilkada semestinya membuat masyarakat menjadi bahagia atau gembira. Euforia yang terjadi menjelang pilkada diharapkan bisa menjadi pembelajaran demokrasi. Setelah ini diharapkan semakin melek tentang pentingnya demokrasi bagi bangsa ini.

Dengan dinamika dan euforia ini, masyarakat mampu memilah cara mana yang tepat dan beretika dalam mengusung calon menjelang pilkada. Masyarakat juga bisa lebih pintar dalam mencari informasi yang benar sebagai  panduan untuk memilih calonya.

Selain itu, pilkada juga melahirkan kepala-kepala daerah yang mampu mengubah daerahnya ke arah yang lebih baik. Pilkada juga mampu memunculkan sosok-sosok yang dulu dianggap biasa ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam memberikan sumbang sih kepada bangsa ini.

Para kepala daerah yang ini mampu meninggalkan jejak emas dan mampu membuat masyarakatnya tersenyum dan semakin gembira. Ini artinya produk pilkada juga bisa menggembirakan masyarakat karena melahirkan pemimpin-pemimpin luar biasa.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top