TNI Siap Bantu Polri Tangani Ormas Bertentangan dengan Pancasila

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersepakat membantu Polri dalam menangani organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu seperti tertuang dalam hasil Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 yang ditutup hari ini.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, kesepakatan tersebut diambil sebagai jawaban atas kondisi strategis di Indonesia belakangan ini. Bantuan akan diberikan oleh seluruh jajaran TNI dari daerah hingga pusat.

"Kepolisian kita akan bantu back up dengan cara TNI," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 19 Januari 2017.

Gatot menyatakan, akan menindak tegas dan tak pandang bulu bila ada oknum TNI yang membekingi ormas. Gatot mengaku, tak peduli apabila oknum tersebut memiliki pangkat maupun jabatan tinggi.

"Kalau dia melanggar hukum, tak peduli saya. Siapa pun juga, pangkat apa pun juga. Karena panglima tertinggi dari TNI adalah hukum," tegas Gatot.

Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum ukan aturan.

"Presiden mengatakan negara (Indonesia) bukan negara aturan tapi negara hukum. Berarti tidak boleh melanggar hukum," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyoroti persoalan perbedaan agama, keyakinan, hingga ideologi, yang belakangan ini kerap dipertentangkan dan digunakan alat untuk saling menyudutkan.

"Kita diingatkan kalau Indonesia bukan negara teokrasi, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tetapi negara Indonesia negara yang masyarakatnya agamis," kata Gatot.

"Jadi agama yang di Indonesia pasti akan bersama-sama, sehingga kita tak boleh menyudutkan orang per orang maupun kelompok agama, ini saya sampaikan peserta rapim untuk bantu kinerja pemerintah," imbuhnya.