alexametrics

Bangun Dinasti, Terbitlah Korupsi

loading...
Pasangan suami istri (pasutri) ini telah menguasai Cimahi sejak 2002. Itoc
Tochija memimpin Kota Cimahi selama dua periode sebelum dilanjutkan ke tangan sang istri.

Atty diduga menerima suap dari dua pengusaha, Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi untuk melancarkan proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Baru, Cimahi tahun 2017. Atty dan Tochija dijanjikan jatah Rp6 miliar dari Rp57 milar total proyek tersebut.

Menutup tahun 2016, KPK menangkap Bupati Klaten 2016-2021, Sri Hartini. KPK menyita Rp2 miliar sebagai barang bukti. KPK menduga, suap diberikan kepada Hartini untuk mengatur pengisian posisi jabatan di Pemkab Klaten.

Di kota ini pemegang tampuk kekuasaan lebih rumit lagi. Urutannya dimulai sejak tahun 2000 ketika Haryanto Wibowo, suami Hartini menjabat Bupati Klaten. Pada 2010, ketika tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunarna, Hartini menjabat sebagai Wakil Bupati. Periode selanjutnya giliran istri Sunarna bernama Sri Mulyani yang menjadi wakil Hartini.

Rawan terlibat korupsi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, mengatakan, kepala daerah produk politik dinasti cenderung korup. Faktanya, empat kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2016 adalah produk politik dinasti.

Dalam tradisi politik dinasti, tutur Ray, suasana membangun kekuasaan untuk tujuan-tujuan besar berbangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dinasti politik disebut Ray kerap mengabaikan kepentingan warga. Ketimpangan ekonomi ditutupi dengan jargon-jargon agama, sopan santun, dan kadang hak asasi demokrasi.

Menurut Ray, dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan menghambat demokratisasi di Indonesia. "Kalau cara politikus ini menggunakan kekuasan tak dibongkar, praktik korupsi akan merajalela," kata Ray kepada SINDOnews beberapa waktu lalu.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, politik dinasti adalah praktik kuno peninggalan rezim Orde Baru.

Dalam praktiknya, politik dinasti mengelola pengaruhnya, baik berbasis pertalian darah maupun kelompok kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah kekuasaan digenggam, niscaya korupsi akan menggurita.

Zuhro menuturkan, merebaknya tradisi politik dinasti beserta penyakit bawaannya, korupsi adalah buntut lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum.

Sementara itu perbaikan pola rekrutmen kepala daerah melalui revisi Undang Undang partai politik maupun pemilu, hanya bersifat prosedural.

"Kita tidak menyembuhkan penyakit yang sebenarnya. Revisi berbagai macam undang-undang itu hanya tambal sulam," kata Zuhro.
halaman ke-2 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak