alexa snippet

Bangun Dinasti, Terbitlah Korupsi

Bangun Dinasti, Terbitlah Korupsi
KPK telah menangkap sejumlah kepala daerah hasil politik dinasti. Praktik politik tersebut dinilai ikut melahirkan perilaku koruptif dan menghambat demokratisasi di Indonesia. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
PAGI itu, Jumat, 30 Desember 2016, Bupati Klaten Sri Hartini terlambat datang ke kantor. Ada sejumlah PNS, honorer, dan swasta, sowan ke rumah dinas bupati menjelang pengukuhan dan pelantikan pegawai baru di Pemkab Klaten tahun 2017.

Pada pagi yang sama, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendatangi rumah dinas bupati. Bukan untuk bertamu, melainkan untuk menangkap Hartini. KPK mengendus adanya indikasi pemberian suap kepada Bupati Klaten untuk mendapat posisi tertentu di Pemkab yang dipimpinnya. Delapan orang diamankan dalam operasi tangkap tangan itu.

Penangkapan Hartini menambah daftar panjang kepala daerah produk politik dinasti terlibat korupsi. "Sepanjang tahun 2016 KPK melakukan 17 kali tangkap tangan. Empat di antaranya, kepala daerah. Selebihnya, anggota DPR, DPD, DPRD, hakim, panitera, advokat, swasta, hingga kepala dinas," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif dalam sebuah konferensi pers yang digelar sehari setelah penangkapan Hartini.

Rangkaian tangkap tangan kepala daerah dimulai saat KPK meringkus Bupati Subang Ojang Sohandi, 11 April 2016. Ojang kedapatan menyuap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Uang Rp528 juta digelontorkan agar nama Ojang tidak disebut dalam sidang kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang.

Ojang bukan orang baru di lingkungan Pemkab Subang. Sebelum terjun ke dunia politik, Ojang adalah ajudan pribadi Bupati Subang 2004-2012, Eep Hidayat. Karier politik mulai dilakoninya saat menjabat wakil bupati di periode kedua pemerintahan Eep.

Eep terjerat kasus korupsi dan diberhentikan pada 2011. Posisi Eep diisi Ojang selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Didampingi Imas Aryumningsih sebagai wakil, Ojang terus berkuasa hingga 2018.

Imas adalah mantan rival Ojang di Pilkada sebelumnya. Kala itu, Imas berpasangan dengan artis Primus Yustisio.

Tangkap tangan kembali dilakukan KPK pada 4 September 2016. Kali ini yang disasar Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian.

Ferdian adalah anak kandung Amiruddin Inoed, Plt Bupati Banyuasin periode 2002-2013. Sepertihalnya sang anak, Inoed sudah lebih dahulu berurusan dengan KPK pada 2009. Kala itu, sang Bupati pernah diperiksa dalam penyidikan kasus alih fungsi hutan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api.

Saat ditangkap Minggu siang itu, Ferdian masih berkumpul dengan keluarga. Dia ditangkap usai menggelar walimatus safar, pengajian melepas kepergiannya dan istri ke Mekkah untuk berhaji.

Ferdian diduga menerima Rp1 miliar untuk memuluskan proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin.

Kerja KPK memburu kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi berlanjut. Kamis, 1 Desember 2016, KPK menangkap Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija beserta suaminya Mochamad Itoc Tochija.

Pasangan suami istri (pasutri) ini telah menguasai Cimahi sejak 2002. Itoc
Tochija memimpin Kota Cimahi selama dua periode sebelum dilanjutkan ke tangan sang istri.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top