alexa snippet

PKS Keberatan Sejumlah Elemen Penting Kebutuhan Wong Cilik Naik

PKS Keberatan Sejumlah Elemen Penting Kebutuhan Wong Cilik Naik
F-PKS di DPR keberatan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga tarif tenaga listrik (TTL), BBM, STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR keberatan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga tarif tenaga listrik (TTL), bahan bakar minyak (BBM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).‎

Ada beberapa alasan Fraksi PKS menyampaikan keberatannya itu. Pertama, ‎mengenai kenaikan TTL, kebijakan mencabut subsidi pengguna listrik 900 VA, dianggap‎ akan menimbulkan masalah yang besar bagi masyarakat.

Dengan‎ kenaikan tagihan listrik s‎ekitar Rp111.054 perbulan, diyakini sangat m‎emberatkan masyarakat, apalagi pengguna listrik 900 VA mencapai Rp18,9 juta rumah tangga.

"Bisa dibayangkan ada sekitar 18,9 juta pelanggan yang akan ‎menambah biaya pengeluarannya sebesar Rp111.054 ‎per bulannya," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Kata dia, kenaikan tersebut sudah pasti akan menimbulkan angka inflasi‎ meningkat tajam.
Dia menambahkan, barang-barang retailer akan merangkak naik menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM dan listrik.

Kondisi tersebut, lanjut dia, akan membuat dunia usaha melakukan‎ efisiensi dan menaikkan harga-harga produk. "Akibatnya akan terjadi ‎pemangkasan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat akan semakin lemah," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Maka itu, pemerintah disarankan untuk‎ melakukan evaluasi dan menunda kebijakan mencabut s‎ubsidi bagi pelanggan 900 VA tersebut. "Pemerintah harus mencari timing yang pas, ‎agar tidak berbarengan dengan kebijakan menaikkan harga BBM non‎subsidi," ucapnya.

Jika kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi sudah di luar ‎kewenangan pemerintah, lanjut dia, maka kebijakan mencabut subsidi pelanggan 900 VA ‎masih menjadi kewenangan pemerintah.

"Solusi ini menjaga agar dampak yang ‎ditimbulkan oleh kenaikan energi tersebut, tidak terlalu‎ memberatkan ‎masyarakat di samping multplier effect-nya bagi perekonomian," imbuhnya.

Adapun terkait kenaikan BBM nonsubsidi, Fraksi PKS mengakui memang menjadi kewenangan ‎Pertamina sebagai korporasi minyak dan gas nasional. Namun, naiknya harga BBM s‎ubsidi tersebut, diyakini tentu akan sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Apalagi ‎dalam beberapa waktu terakhir, khususnya sepanjang Desember 2016‎, konsumsi Pertamax dan Pertalite telah merebut sekitar 57% pansa ‎pasar Pertamax dan Pertalite, tentu akan sangat b‎erpengaruh terhadap Inflasi.

"Dikhawatirkan kenaikan harga BBM nonsubsidi t‎ersebut, akan mendorong kenaikan inflasi bergejolak (volatile inflation) yang ‎akan memukul daya beli rakyat miskin dan mendekati miskin," ucapnya.

Selanjutnya, Pemerintah selaku pemilik Pertamina, sudah selayaknya mengkaji ‎kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi ini. "Mengingat penggunaannya sudah ‎mencapai angka 57% dari pengguna gasoline," paparnya.
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top