Ketua BPK: Isu Kesejahteraan Jangan Hanya Ada Saat Kampanye

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ‎mengingatkan kader partai politik untuk tidak hanya menjadikan isu kesejahteraan saat melakukan kampanye.

Namun, kader partai politik (parpol) harus bisa membuktikan mampu memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Jangan hanya pada kampanye saja disampaikan soal kesejahteraan dan kemakmuran tetapi harus dibuktikan ketika menjabat," kata Harry saat berbicara dalam Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (14/12/2016).‎

Menurut dia, politik anggaran harus menjadi instrumen dalam upaya meningatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, perlu sejumlah indikator untuk mengukur penggunaan keuangan negara dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, ‎selama ini belum ada ukuran yang detail mengenai indikasi penggunaan keuangan negara untuk kemakmuran dalam bentuk aturan undang-undang.

Dia berpendapat, indikator kesejahteraan ini perlu disusun secara detail dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan, kata dia, apabila perlu indikator-indikator kesejahteraan tersebut harus dijabarkan secara rinci dalam perda-perda di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Ada empat indikator yang dapat didorong sebagai prinsip pembangunan, yakni turunnya tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan kesenjangan pendapatan dan kenaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM)," tutur mantan Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Dia menilai, empat indikator tersebut merupakan manifestasi yang tercantum dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045 Partai Golkar.