Kualitas Pendidikan Belum Merata, 63% Responden Bersikukuh Dukung Moratorium UN

JAKARTA - Kontroversi mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) masih terus berlanjut. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, seputar rencana kebijakan moratorium atas UN mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada 7 Desember lalu, Wapres menyatakan perlu ada pengkajian ulang mengenai penerapan kebijakan moratorium. Wapres beralasan, hal tersebut harus dilakukan karena moratorium justru akan mendatangkan kesulitan bagi pemerintah ke depannya dalam menilai mutu pendidikan.

SINDOnews mencoba menangkap aspirasi masyarakat mengenai kontroversi keberadaan UN melalui jajak pendapat secara online yang dilakukan selama kurun waktu 28 November-1 Desember 2016. Hasilnya, kelompok yang setuju atas penghapusan UN mencapai 63%, sementara yang berpendapat sebaliknya hanya 37%.

Alasan yang mengemuka dari mereka yang setuju atas penghapusan UN ini utamanya mengenai tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Standar evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang kurang obyektif karena hanya ditentukan oleh sebuah tes tertulis tunggal juga masuk dalam daftar alasan penolakan.

Begitu juga faktor lainnya seperti dampak psikologis yang ditimbulkan bagi kebanyakan peserta didik. Pada umumnya, yang terjadi selama ini adalah peserta UN cenderung menerima ujian ini sebagai beban yang kemudian berpengaruh secara psikologis.

Beberapa contoh kasus pahit sempat mencuat di media massa terkait hal ini. Sebut saja di antaranya aksi siswa yang nekad bunuh diri serta siswa yang menderita depresi karena gagal lulus UN.

Kualitas pendidikan nyatanya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Publik menilai kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat banyak perbaikan. Hanya 18% responden yang menganggap kualitas pendidikan di Indonesia baik dan 51% menilai kualitas pendidikan di Indonesia cukup baik.

Sementara 31% responden sisanya menganggap kualitas pendidikan kita masih buruk. Kualitas pendidikan di antaranya menyangkut elemen kualitas guru, fasilitas pendidikan serta rancangan kurikulum.

Sementara dari sudut pandang yang lain, UN masih dirasa perlu karena dilihat sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah kegiatan pengajaran. UN dapat digunakan sebagai standar penilaian baku baik bagi peserta didik maupun kualitas pengajaran di lembaga pendidikan.

Ada juga yang menganggap jika UN dihapuskan, maka standar penilaian pencapaian peserta didik yang diserahkan kepada para pengajar di tingkat lokal akan bersifat subyektif. Dan jika memang UN dihapuskan, maka pertanyaan selanjutnya adalah instrumen apa yang akan digunakan untuk mengukur kinerja sistem pendidikan? Masyarakat masih menanti jawaban atas pertanyaan ini.