alexa snippet

Enam Catatan PKS tentang Kinerja Jokowi-JK Bidang Polhukam

Enam Catatan PKS tentang Kinerja Jokowi-JK Bidang Polhukam
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan enam catatan mengenai kinerja Jokowi-JK pada bidang politik hukum dan keamanan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan enam catatan evaluasi kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama dua tahun di bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam).

Pertama, ‎Pemerintah Jokowi-JK dinilai telah mengintervensi terlalu jauh urusan internal partai politik yang bersebrangan dengan pemerintah. Padahal dalam Undang-undang Partai Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menjalankan keputusan pengadilan dengan menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik.

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat PKS Almuzzammil Yusuf menilai kasus konflik pergantian kepemimpinan Partai Golkar dan PPP adalah tragedi politik di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mengancam iklim demokrasi di Indonesia.

Dalam kasus ini, kata dia, Komisi II DPR menyarankan agar Pemerintah Jokowi-JK belajar dari Pemerintahan SBY yang lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai, meskipun berseberangan dengan pemerintah pada saat itu.

Kedua, ‎pencabutan 3.143 peraturan daerah oleh Pemerintah Jokowi-JK tanpa kajian yang komprehensif, transparansi, pelibatan publik, dan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah.

Pembatalan Perda tahun ini, lanjut dia, adalah yang terbanyak untuk kurun waktu satu tahun berjalan. (Baca juga: Johan Budi: Keteladanan Pemimpin Bagian dari Revolusi Mental)

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menambahkan, perda yang dibatalkan termasuk Perda pendidikan gratis seperti Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

Padahal, kata dia, sebelumnya Kemendagri mengatakan perda yang dicabut hanya perda menyangkut investasi, retribusi, dan pajak.

Dalam hal ini, kata Almuzammil, Komisi II DPR menilai Pemerintah Jokowi-JK kurang menghargai perda yang merupakan produk politik daerah yang memiliki konteks kearifan lokal.

Dia mengatakan, jika tidak hati-hati maka pencabutan perda besar-besaran mengancam otonomi masing-masing daerah dan merupakan wujud kegagalan Pemerintah Jokowi-JK dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi dengan pemerintahan daerah.

"Saran kami ke depan, Pemerintah Jokowi-JK harus lebih hati-hati, mengkaji secara komprehensif dan melibatkan publik, terutama akademisi/universitas dan LSM di daerah sebelum mencabut perda,” papar Almuzammil dalam siaran pers DPP PKS, Jumat (21/10/2016).

Ketiga, lanjut dia,‎ ‎Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat pejabat negara secara tidak cermat dan inkonsisten.

Publik mempertanyakan pengangkatan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan ganda,  pemilihan Jaksa Agung dari unsur partai, dan masuknya menteri dari anggota koalisi baru pemerintahan.
halaman ke-1 dari 3
loading gif
Top