Dua Tahun Jokowi-JK, Minimnya Upaya Nyata Peningkatan Kualitas Guru

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun kedua memimpin negeri ini. Namun dalam dua tahun kinerjanya, masih ada sejumlah program dalam dunia pendidikan yang belum terealisasi.

Mulai dari perhatian terhadap guru sebagai ujung tombak pendidikan yang masih minim. Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK justru dianggap merugikan guru.

Tidak adanya peningkatan kompetensi yang signifikan selain kebijakan-kebijakan yang merugikan guru serta memperlakukan guru secara tidak adil. Ada banyak aturan-aturan di mana guru seharusnya mendapatkan haknya tapi malah tidak diakomodasi. Misalnya, sebanyak 59 ribu guru selama empat tahun ini sertifikasinya tertunda.

Terkait kurikulum, di bawah kepemimpinan Jokowi-JK belum juga melakukan revisi Kurikulum 2013. Meskipun sudah ada Permendikbud yang baru, namun isinya kurang lebih sama. Kurikulum yang ada tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya penilaian saja yang dibuat lebih sederhana.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun angkat bicara terkait pencapaian Jokowi-JK dua tahun terakhir dalam dunia pendidikan. Berikut pandangan Ketua Litbang dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI, Mohammad Abduhzen mengenai dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Bagaimana dunia pendidikan di dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK?
‎
Pada akhir dua tahun pemerintahan ini perhatian pemerintah mulai tampak. Ditandai oleh pergantian menteri pendidikan dak kebudayaan (Mendikbud), beberapa kali Presiden Jokowi menekankan pentingnya reorientasi pada pendidikan vokasional, akselerasi keterbukaan informasi publik, dan paling akhir beliau bilang pentingnya perombakan sistem pendidikan.

‎‎Apakah kurikulum yang saat ini ditetapkan pemerintah sejalan dengan apa yang diinginkan PGRI?

PGRI tidak sejalan dengan penerapan kurikulum ganda sekarang ini. PGRI tadinya mengharapkan ada keseragaman kurikulum saat Kurikulum 2013 direvisi.

Apakah PGRI melihat ada peningkatan mutu dan kesejahteraan guru secara keseluruhan di dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK?

Kesejahteraan guru masih meneruskan kebijakan sebelumnya sesuai Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yaitu di antaranya melalui tunjangan profesi satu kali gaji pokok. Selebihnya sangat tergantung pada pemerintah daerah karena pendidikan sebenarnya urusan pemerintah daerah.

Lantas, bagaimana perhatian pemerintah selama dua tahun ini terhadap guru honorer?

Masalah guru honorer paling sulit diselesaikan. Ini merupakan kebijakan yang salah. Ada perhatian pemerintah, tetapi payung hukum yang berimplikasi pada anggaran tampaknya belum memungkinkan.

Soal tingkat kesejahteraan guru honorer, apakah PGRI sudah melihat ada perbaikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK?

‎Belum ada kemajuan. Selain anggaran terbatas, memang guru honor dilematis. Jumlahnya banyak dan karena sistem rekrutmennya tak terkontrol, kualitasnya banyak yang meragukan.

Kemudian, bagaimana tingkat kesejahteraan guru PNS?‎

Guru PNS yang sudah menerima tunjangan profesi, kesejahteraannya relatif membaik, tetapi mutunya tetap buruk.

Di dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ini, apakah ada regulasi atau aturan yang berpihak kepada guru?

Semua aturan terkait guru, pada prinsipnya untuk kebaikan dan berpihak pada guru. Dua tahun terakhir kalau tak salah belum ada aturan baru.

Adakah regulasi yang dianggap menyengsarakan guru, yang belum diperbaiki dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK?

Di antaranya kalau tak salah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 yang menjabarkan tentag kewajiban 24 jam tatap muka. Saya kurang paham apa sudah ada perbaikan soal ini.

Kesimpulan PGRI pada dua tahun pemerintahan Jokowi-JK terhadap dunia pendidikan, khususnya para guru?

Kesimpulan saya, perhatian pemerintahan ini terhadap pendidikan dan kebudayaan makin meningkat dan membaik. Terhadap guru belum terlalu tampak upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kualitas guru.

Saran PGRI ke depan kepada pemerintah untuk memperbaiki permasalahan yang ada di bidang pendidikan, khususnya para guru?

Pemerintah harus terus mengupayakan reorientasi pendidikan dengan mengutamakan pendidikan vokasional. Selain karena hal ini sesuai visi dan misi presiden dalam Nawacita, juga akan mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. P‎emerintah diharapkan fokus pada peningkatan kualitas guru, dan menyelesaikan persoalan kekurangan guru dan guru honorer.