alexametrics

Usut Kasus Gatot, KPK Periksa Anggota DPRD Sumut

loading...
Usut Kasus Gatot, KPK Periksa Anggota DPRD Sumut
Ilustrasi Gedung KPK
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, terkait kasus dugaan suap kepada Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

KPK memanggil Anggota DPRD Sumut, Zulkifli Effendi Siregar (ZES) yang berstatus sebagai tersangka. Pemanggilan guna terus mendalami adanya kasus dugaan suap, yang diduga banyak melibatkan Anggota DPRD Sumut tersebut .

"ZES pemanggilan terkait dirinya yang berstatus tsk (tersangka), terkait tindak pidana korupsi suap DPRD Sumut ," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

KPK memang tengah gencar menelusuri aliran suap dari Gubernur nonaktif Sumut, Gatot Pujo Nugroho ke sejumlah Anggota DPRD Sumut. Beberapa waktu lalu, tujuh orang legislator ditetapkan sebagai tersangka dan telah dibui.

Tujuh orang tersebut yakni, M Afan (Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut periode 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Budiman Nadapdap (Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019).

Ada pula, Guntur Manurung (Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019), Zulkifli Effendi Siregar (Anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut 2009-2014 dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2014-2019), Bustami (Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014) serta Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar (Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019).

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 200 juncto Pasal 64 Ayat 1 junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak