alexa snippet

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang
Ilustrasi (Sindonews)
A+ A-
Ninik Rahayu 
Anggota Ombudsman RI 

JUMLAH korban kejahatan perdagangan orang (human trafficking) terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan, tak ada jeda waktu untuk mencegah dan menghentikannya.

Kondisi ini seolah tidak sebanding dengan aneka perangkat aturan hukum dan segala mekanisme yang dibangun pemerintah. Pelbagai instrumen hukum seakan beku, standard operating procedure (SOP) dan sistem seperti lorong panjang yang tidak bisa menjadi kebijakan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan para pekerja yang bermigrasi.

Dengan aneka payung peraturan dan sistem yang ada, praktik kejahatan ini terus saja muncul, bahkan jangkauannya meluas. Korban tidak lagi hanya perempuan dan anak-anak, bukan lagi warga negara Indonesia (WNI), namun di sepanjang 2010-2016 korban human trafficking  juga dialami laki-laki dan warga asing yang bermigrasi ke Indonesia.

Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, sekaligus menjadi ironi di tengah melimpahnya aturan hukum yang mengatur perdagangan manusia di Indonesia.

Persoalan human trafficking memang beragam. Dan seperti biasanya, pemecahan masalahnya sesulit mengurai benang kusut. Barangkali inilah faktor penyebab tidak ada satu pun institusi pemerintah yang berani dengan tegas mengatakan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawabnya. Yang ada malah saling mempersoalkan kinerja antar sektor atau departemen antara satu institusi dengan institusi lainnya.

Bangunan sistem kerja sama dan koordinasi antar institusi belum terealisasi dengan baik dan maksimal. Sebut saja gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang didukung dengan kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69/2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dan Permeneg PP dan PA Nomor 10/2012 tentang panduan gugus tugas TPPO. Aneka ketentuan tersebut belum secara baik terkoordinasi dan termaksimalkan.

Rekrutmen 

Wilayah Indonesia memang luas sekitar 1.990.250 km, dengan 17.504 pulau dan 1.304 suku bangsa, dengan 546 dialektika bahasa yang berbeda. Bila dikaitkan dengan human trafficking,  tentu kondisi ini menjadi "peluang" sekaligus menyediakan banyak titik rawan tempat rekrutmen calon tenaga migran. Dan bukan hanya rentan terkait perekrutan, tetapi juga berpotensi menjadi titik transit serta tujuan.

Data nasional korban human trafficking tidak pernah muncul ke permukaan dengan utuh. Selain karena tidak semua korban melapor karena berbagai alasan, unit pelaporan kasus perdagangan manusia belum terbuka lebar. Terutama yang dapat menjamin rasa aman bagi korban, baik sebelum (pelaporan), selama (pelaporan), maupun setelah pelaporan dilakukan.
 
Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada institusi yang memiliki "kepedulian" menjadi pusat pengelola data nasional kasus human traffikcking. Padahal, berawal dari data nasional ini dapat disusun roadmap  kondisi dan situasi, kasus sekaligus perencanaan upaya pencegahan dan penanganan korban.

Mekanisme kerja secara komprehensif sangat diperlukan agar tidak ada kesan pembiaran dan keberulangan kasus secara terus-menerus. Pembiaran adalah situasi yang saat ini tergambar oleh kita semua. Salah satu contohnya adalah kasus dan korban human trafficking  dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski secara angka, korban human trafficking  dari wilayah ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur tetapi berdasarkan data perdagangan orang (DPO) NTT Tahun 2014 yang diolah Institute of Resource Governance and Social Change(IRGSC) dari liputan tiga koran utama di NTT menunjukkan 88% dari 1.038 orang menjadi korban perdagangan orang yang dokumennya dipalsukan.

Penemuan informasi terkait pemalsuan dokumen seharusnya bisa menjadi pintu masuk proses penyidikan oleh aparat keamanan berkaitan dengan indikasi korban human trafficking. Begitu pula oleh pemerintah daerah, seharusnya temuan itu bisa menjadi inisiasi untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kondisi warganya yang bermigrasi? Pertanyaannya kemudian: Mengapa data ini menjadi sangat penting?

Dari satu wilayah ini saja, tidak pernah diketahui dengan tepat berapa sebenarnya jumlah warga yang bermigrasi, berapa jumlah yang sudah terlindungi oleh negara, dan berapa yang tidak terlindungi atau bahkan berapa yang sebenarnya sudah dalam kondisi menjadi korban kasus human trafficking.

Jika situasi dimaksud belum juga dianggap penting oleh pemerintah, tidak dapat diketahui dengan tepat apa yang menjadi faktor penyebabnya, bagaimana kondisi korban dan keluarganya saat ini, bagaimana pula mencegah ini tidak berulang.
halaman ke-1 dari 3
loading gif
Top