Di China Muslim Dilarang Puasa, Jokowi Diminta Bersikap

JAKARTA - Beredarnya pemberitaan di Xinjiang (China), mengenai pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak Muslim di wilayah itu untuk dilarang berpuasa Ramadhan.

Larangan ini dianggap bertolak belakang dengan jaminan Pemerintah China awal bulan ini yang menjamin Ramadhan di Xinjiang akan berlangsung damai tanpa diskriminasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap terkait kabar deri fenomena tersebut.

"Saya berharap Pak Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan umat Islam di Indonesia dan juga dengan pimpinan di Tiongkok (China), untuk bisa melakukan peran ini," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Juni 2016.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, berpuasa yang merupakan bagian dari ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, tidak terkait juga dengan separatisme.

Jadi sambung Hidayat, dalam hal ini dia akan sangat mendukung jika Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia di mana mayoritas beragama Islam, tentu tidak nyaman apabila saudara lainnya berpuasa saja dilarang.

"Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Tiongkok untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan. Tahun lalu pihak Turki sudah meyakinkan pihak Tiongkok atas hal ini, tetapi ternyata diulangi lagi. Kalau Turki bisa, saya yakin Pak Jokowi bisa," ungkap Hidayat.

"Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan presiden," tutupnya.