alexa snippet

Konsekuensi yang Harus Ditanggung jika Kasus Ongen Dipaksakan

Konsekuensi yang Harus Ditanggung jika Kasus Ongen Dipaksakan
Twitter dengan akun @ypaonganan, (SINDOnews).
A+ A-
JAKARTA - Ada konsekuensi jika penegak hukum ngotot untuk meneruskan kasus Yulian Paonganan alias Ongen ke Pengadilan. Jika kasus ini tetap disidangkan dan seandainya Ongen dipaksa untuk divonis bersalah, maka ada konsekuensi lain yang harus jadi tanggung jawab negara.

Diketahui Ongen ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri karena dianggap melanggar Undang-undang (UU) Pornografi terkait hashtagnya di Twitter yaitu #PapaDoyanLonte dan menyebarkan foto alat kelamin anak kecil. Karena dia lakukan di media sosial Ongen juga di jerat UU ITE.

Aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama mengatakan, jika kasus Ongen dipaksakan apalagi jika hakim nanti memvonis bersalah. Maka, negara harus merubah semua. Mulai dari UU Pornografi sampai definisi lonte di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

“Tidak hanya itu, negara juga harus membuat larangan foto anak kecil telanjang jangan dipajang di media sosial, karena itu melanggar UU Pornografi seperti tuduhan polisi terhadap Ongen,” ujar Haris dalam siaran pers kepada Sindonews, Sabtu (19/3/2016).

Jadi dalam kasus Ongen ini ada hal-hal yang tentunya melanggar aturan baku dan ilmu pengetahuan. “Kata lonte dalam KBBI tidak melanggar UU Pornografi, tentu ini harus diubah definisinya, jika nanti Ongen bersalah," ucapnya.

"Sebaiknya, hal-hal seperti ini perlu dihindari oleh pihak penegak hukum kita, jangan sampai karena intervensi kekuasaan, hukum pun diperkosa,” tandasnya.

Sementara ahli bahasa Profesor Hanafie Sulaiman menegaskan, jika memang nanti Jaksa maupun Hakim memutuskan bersalah, maka konsekuensi lain harus menjadi pertimbangan.

“Aturan-tauran yang sudah baku tentu harus diperhatikan. Karena jelas Lonte itu bukan pornografi, dan alat kelamin anak kecil itu juga bukan porno,” ujarnya.

Hanafie pun lagi-lagi berkata dirinya siap memberikan keterangan di Pengadilan dia siap bergabung dengan pengacara untuk bertarung melawan Jaksa untuk memberikan keyakinan kepada hakim agar bisa membebaskan Ongen.

“Jaksa sepertinya masih mikir-mikir untuk melanjutkan kasus ini, karena mereka takut kalah di pengadilan nanti, karena alat bukti yang mereka miliki dari kepolisian jelas sangat lemah,” ungkapnya.

Hal yang sama dikatakan pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis jika hakim dan jaksa tetap memaksakan Ongen bersalah, maka semua yang terkait dengan hastak ongen harus diatur secara spesifik lagi.

“Tentunya harus diatur lagi baik itu definis maupun UU pronografinya, karena saya lihat ini kok tidak ada unsur pidana untuk itu,” ujarnya.

Tapi Margarito menilai itu soal lain, terpenting adalah soal kasus hukumnya yang tidak diatur dalam UU. Dan Jaksa harusnya menyatakan perbuatan Ongen itu bukan perbuatan pidana.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top