Presiden Diminta Evaluasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi terkait pengelolaan Blok Masela.

Kedua pejabat negara dinilai punya kepentingan kelompok dan pribadi. Karena secara perlahan mulai ketahuan di publik adanya kepentingan kelompok terkait desakan pembangunan kilang di laut.

Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas beberapa aktivis muda Maluku di Jakarta. Seperti Angky Dahoklory (Maluku Barat Daya), Paman Nurlette (Anak Adat Alifuru Maluku), Lutfi Abdullah Wael (IMM Maluku), Hedwig Beruatwarin (Mahasiswa Pscasarjana) dan Iswan Nurlette (Aktivis Mahasiswa Seram Bagian Barat).

Aktivis dari Maluku Barat Daya, Angky Dahoklory mengatakan, kalau mencermati yang terjadi di publik, sangat kelihatan ada pihak yang 'masuk angin' di Blok Masela. Semua pihak menginginkan kilang dibangun di darat dan Menteri ESDM seolah tidak peduli itu.

"Saya kira presiden perlu mengevaluasi dan mengganti pengelola migas, terutama Menteri ESDM dan SKK Migas. Copot Menteri ESDM. Bagi kami, yang terbaik dibangun di darat,” tegas Angky dalam siaran pers, Jumat (18/3/2016).

Aktivis IMM yang juga mahasiswa Universitas Pattimura, Lutfi Abdullah Wael mengatakan, sekarang sudah kelihatan mengapa ada yang berkeinginan membangun kilang di laut, karena ada yang sudah menerima dari Inpex (operator Blok Masela) dan itu sudah ada di media.

Lutfie juga menyoroti perilaku SKK Migas yang bertindak seperti pegawai Inpex dan juru bicara Inpex. Sangat aneh SKK Migas mengumumkan penarikan karyawan Inpex.

”Ada apa ini? Kami lihat ini semacam gertakan kepada presiden. Mereka mengancam secara halus. Mau menakut-nakuti presiden kalau investor mau tarik diri. Kalau itu silakan saja. Saya yakin, presiden juga tidak takut. Kami Maluku ada di belakang presiden,” tegasnya.

Aktivis Anak Adat Alifuru Maluku, Paman Nurlette juga menyoroti perlakuan tidak adil yang dialami Maluku. Pemerintah pusat memberikan apa yang tidak dibutuhkan Maluku.

“Kami minta realisasikan lumbung ikan, provinsi kepulauan dan perlakuan yang adil, tetapi mereka datang hanya menghibur dengan menjadikan Maluku sebagai tuan rumah sail, tuan rumah MTQ, tuan rumah Pesparawi, tuan rumah ini dan itu. Semua itu pembodohan. Mereka pura-pura perhatian, tetapi itu hanya hiburan semata. Stop membodohi kami,” tegasnya.

Paman mengatakan, mereka tidak akan berhenti menuntut apa yang semestinya menjadi hak orang Maluku. Semestinya, Maluku mendapat tempat yang semestinya jika mereka mengetahui sejarah dari Republik ini. Tetapi, yang terjadi Maluku diperlakukan tidak adil. Maluku memiliki banyak kekayaan, tetapi dibiarkan dalam kemiskinan.

“Kami tidak akan berhenti bergerak,” ujar Paman.