alexametrics

Demokrasi Berlaksa Epos

loading...
Menyemai Epik 

Kisah semacam bukanlah fenomena yang jarang kita temukan apabila kita menyelusuri desa-desa adat selepas otonomi daerah. Desa-desa diperkenankan mengatur negeri dengan adat-istiadatnya sendiri dan, yang terjadi, tak sedikit yang memilih untuk kembali dipimpin oleh keturunan para raja terdahulu alih-alih pejabat yang ditunjuk melalui suara populer. 

Semua ini, ironisnya meski saya tak tahu apakah lema ironis benar- benar tepat atau tidak berlangsung saat demokratisasi lantang-lantangnya diteriakkan di ruang-ruang pemerintahan makro. Namun, tentu saja naif apabila kita berpikir kepentingan-kepentingan lantas terbenam di bawah kepemimpinan sosok yang sekaligus dianggap kehendak dari masyarakatnya; desadesa adat menjadi kesatuan damai sentosa di bawah tatanan yang dianggap asali. 

Apa yang terjadi adalah ruang kontestasi politik perlahan-lahan menampakkan bentuk barunya di mana persaingan lumrah dimulai dengan mengungkit sejarah yang terlupakan, dan dalam sejarah ini terungkap kelompok lain pun mempunyai sumbangsih tak tergantikan untuk negerinya. Kelompok-kelompok, yang biasanya berbasis marga, menggalang dukungan dengan mereka cipta narasi dari penggalan- penggalan epos yang sudah terlebih dahulu akrab dipahami. 

Epos-epos, dengan sendirinya, mengalami proliferasi dalam skala yang janggal untuk kita temukan pada era yang kita sebut modern; apalagi apa yang menjadi rujukan untuk merekonstruksi kejayaan masa lalu marga-marga ini bukanlah sumber sejarah yang bisa dipastikan keterandalannya. Terkadang, cerita yang menjadi tumpuan untuk melakukan mobilisasi politik bahkan datang dari seseorang yang dirasuki oleh roh nenek moyang. 

Apabila ada yang memprihatinkan situasi ini, sayangnya, ia tampaknya masih harus menanggung kecewa untuk beberapa waktu ke depan. Narasinarasi tersebut masih akan terus menjadi sangat nyata untuk para pengusungnya, pasalnya ia adalah pertaruhan mereka untuk piala yang luar biasa. Pemerintahan desa berwenang memiliki rumah tangganya serta mengelola anggaran, bantuan, dana yang dikucurkan pusat dan hal ini sendiri yang mungkin baru sebagian dari keuntungannya merupakan piala yang cukup memikat. 

Dengan kenyataan perekonomian tak sedikit desa masih bertumpu pada pekerjaan-pekerjaan dari pemerintahan, sang pemenang artinya tak sekadar memperoleh jabatan. Ia akan memperoleh perkakas-perkakas yang dibutuhkan untuk menggerakkan geliat desa dan, bila cukup lihai, menggulirkannya untuk memantapkan kedudukan kulturalnya. 

Mungkin, sebagian tak akan sampai secakap itu memanfaatkannya. Namun, intinya, siapa yang tak tertarik dengan kedudukan sebagai pengatur kehidupan desa yang disediakan dan dijamin pemerintah? Dan, yang kini bisa kita coba mulai bayangkan adalah jawaban untuk pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila dana desa dengan nilai sebesar Rp1 miliar mulai dikucurkan pada 2016? 

Saya curiga, pada hari-hari di mana privilese mengelola uang sebesar itu aman berada di tangan para raja terpilih, dinamika politik tak akan bergulir lagi dengan wujud yang akrab kita kenali. Di atas sana di Ibu Kota politik boleh jadi masih akan disibukkan dengan platform yang tampak molek dan, tentu saja, citra pribadi. 

Tapi, di bawah sini, mungkin masa depan politik terletak pada sagasaga para raja dan pendahulunya. Mungkin saja. *) Tulisan ini terinspirasi dari penelitian bersama tim, ”Relasi Lintas Budaya Masyarakat Pendatang dan Masyarakat Setempat di Seram Utara,” dengan hibah Dikti. Nama figur historis dan marga disamarkan.

Sosiolog, Peneliti LabSosio FISIP UI, 

Bergiat di Koperasi Riset Purusha
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak