KPK Diminta Awasi Banggar DPR

JAKARTA - Mafia anggaran dinilai selalu menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya melalui cara persyaratan tender dengan mengatur perusahaan pemenang tender yang diinginkan.

Maka itu, Direktur Eksekutif Banggar Watch, Fahmi Hafel berjanji akan mengungkap sejumlah nama anggota legislatif yang diduga banyak melakukan pengaturan, mark up proyek serta pengadaan yang menggunakan dana APBN bersama para kontraktor dan supplier yang didukung oleh departemen-departemen dan pemda.

"Banggar Watch juga mendesak agar KPK mengawasi Ketua Banggar DPR, Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam penyusunan APBN 2016 yang diduga syarat akan banyaknya praktek mafia anggaran yang sedang diatur atur oleh banggar DPR," ujar Fahmi dalam siaran persnya, Jumat (23/10/2015).

Bahkan pihaknya menduga percaloan proyek ikut mewarnai dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR.

Dia menjelaskan, percaloan itu dilakukan dengan cara permainan mafia anggaran yang biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi.
"Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah," jelasnya.

Baca: Jerat Anggota Banggar, KPK Bisa Gunakan TPPU.