alexametrics

Diluncurkan Hari Ini, Bela Negara Tak Punya Payung Hukum

loading...
Diluncurkan Hari Ini, Bela Negara Tak Punya Payung Hukum
Mahasiswa Undip sedang mengikuti latihan Bela Negara. (Foto: Anton/Koran SINDO)
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah telah menjadwalkan peluncuran kader Bela Negara pada hari ini, namun program bela negara sendiri masih jauh dari persiapan yang matang. Program bela negara belum memiliki payung hukum guna mengatur anggaran, mekanisme, dan perencanaan.

"Bela Negara adalah hal yang bagus dan mulia, hanya saja implementasinya harus jelas baik anggaran, methode dan recruitmentnya sekaligus persyaratannya. Demikian juga dengan payung hukumnya," tandas Pengamat Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Minggu 18 Oktober 2015 kemarin.

Nuning khawatir, jika pemerintah memaksakan peluncuran program bela negara tanpa persiapan yang matang dan strategi pelaksanaannya, bela negara hari ini akan mengalami kegagalan yang sama seperti Wajib Latihan Mahasiswa (Walawa) pada tahun 1968. Karena, Walawa waktu itu hanya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menhankam No. Kep/B/32/1968 tertanggal 14 Februari 1968.

"Bisa-bisa kegagalan WALAWA tahun 1968 bisa terulang karena tidak cermat mengemasnya dan bisa contra produktif," sesal mantan Anggota Komisi I DPR itu.

Selain itu, lanjut Nuning, sosialisasi dan edukasi kepada publik tidak dilaksanakan secara merata, sehingga masyarakat melihat banyak kerancuan. Harus diakui, sudah saatnya negara mengembangkan intelektualisasi bangsa dalam suatu Defense Intellectual Management (DIM). Tetapi menurutnya, ada missing link dalam menerjemahkan Bela Negara untuk masa damai dan masa perang.

Menurut Nuning, untuk kepentingan masa perang memang perlu mobilisasi Komponen Cadangan (Komcad) untuk mendukung TNI sebagai Komponen Utama. Dimana, persyaratannya tidak hanya umur, tapi ada persyaratan lain seperti harus berpenghasilan tetap dan sehat jasmani serta lulus tes psikologi. "Selain itu perlu persetujuan anggaran dari Parlemen," imbuhnya.

Sedangkan untuk keperluan masa damai seperti saat ini, lanjutnya, hak dan kewajiban WNI membela negara sesuai profesi individu dan memperoleh pemahaman Bela Negara yang diperankan oleh pimpinan organisasi dan lembaga termasuk swasta dan dunia pendidikan. Kepentingan masa damai dan masa perang dikelola regulasinya oleh penanggung jawab sektor pertahanan dalam hal ini Kemenhan.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top