alexametrics

Hashtag #ImpeachJokowiJK Vs #SupportPresidenRI Ramaikan Twitter

loading...
Hashtag #ImpeachJokowiJK Vs #SupportPresidenRI Ramaikan Twitter
Foto Twitter.
A+ A-
JAKARTA - Perang terbuka terjadi di dunia maya, khususnya di Twitter. Sejumlah akun twitter yang diduga pendukung dan kontra pemerintah, saling mengekspresikan tentang kondisi Indonesia di bawah Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Beberapa yang mendukung pemerintah memberi hashtag #SupportPresidenRI. Sedangkan yang mengkritisi kinerja Pemerintah Jokowi-JK memberi hastag dengan #ImpeachJokowiJK.

Adu argumen antara Netizen ini telah berlangsung Rabu (30/9/2015), sekitar pukul 13.00 WIB hingga berita ini diturunkan. Perang hashtag ini umumnya berkutat pada persoalan ekonomi dan permasalahan yang tengah dihadapi Pemerintah Jokowi.



Berikut sejumlah pernyataan yang disampaikan Netizen dari kedua belah pihak.

Pernyataan dari kubu #ImpeachJokowiJK:

Fahmi | ﻓﻬﻤﻰ ‏@fahmibas
Roket jokowi gagal saatnya roket #impeachJokowiJK RT @dimasprakbar: Luar biasa hashtag #ImpeachJokowiJK meroket

Bayu Prioko ‏@bayprio
Rakyat gak puas, lalu bikin twit #ImpeachJokowiJK, tadinya gw males gabung. Tapi krn PKS dituduh, lebih baik gabung dgn rakyat seklian

Mahsina ‏@mahsina_se
Dolar udah mendekati 15.000 yg cemas itu pengusaha bro, yg notabene penyandang dana si joko 😂😂 #ImpeachJokowiJK

Sedangkan pernyataan dari pihak #SupportPresidenRI:

Projo Jakarta ‏@ProjoJakarta
Gas terus kawan, kita bisa bersatu demi kemajuan #SupportPresidenRI

chrisna murti ‏@chrisnamurti70
Laju terus Pak Presiden.Mencari kesalahan lbh mudah drpd menyelesaikan persoalan #SupportPresidenRI

ely susianti#FNI ‏@ely_susianti
Kondisi negara skrg berbeda dg saat thn 1998 dn 2008. Tetap optimis dn tetap #SupportPresidenRI #SupportPresidenRI

Pilihan:

DPR Setuju Dana Tambahan Rp37 Triliun untuk Alutsista TNI
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak