Kemendagri Dorong Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendorong pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah menjelang Pemilu 2024. Keberadaan FPK dinilai penting sebagai mitra pemerintah menyosialisasikan program-program atau kebijakan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Hal ini disampaikan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Drajat Wisnu dalam webinar bertema Pemberdayaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Guna Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai, dan Harmonis, Jumat(3/3/2023). Webinar ini bertujuan mendukung terwujudnya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, kondusif dan terhindarkan dari segala bentuk isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jadi pada prinsipnya bahwa FPK ini adalah rumah besar bersama paguyuban etnis. FPK ini wajib dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dapat dibentuk juga di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Setiap tingkatan wilayah memiliki hubungan yang bersifat konsultatif," kata Drajat Wisnu.

Untuk diketahui, FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antarwarga yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan atau perwakilan paguyuban etnis, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Drajat menjelaskan, FPK berperan sebagai mitra pemerintah untuk menyosialisasikan program atau kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Karena itu, diperlukan pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan FPK.

"Agar nantinya dapat berperan dalam penanganan konflik sosial, baik sebelum, saat terjadi maupun setelah terjadinya konflik, sehingga dapat menciptakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang kondusif, aman, damai dan harmonis," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar mengatakan, hasil dan pelaksanaan pemilu akan berkualitas apabila lingkungannya mendukung. Menurutnya, Indonesia sejak dulu memiliki keanekaragaman budaya. Keberagaman ini muncul dari suku atau etnis yang hidup di wilayah Indonesia.

"Oleh karenanya merawat kebangsaan menjadi sangat penting di Indonesia. Umumnya sejak dulu juga para pendahulu kita sudah membentuk atau memiliki banyak forum, paguyuban untuk mengikat juga menyatukan masyarakat dalam bentuk satu bangsa," katanya.

Pemilu akan menjadi kontestasi perang pemikiran dan sedikit banyak akan beririsan dengan isu-isu kebangsaan, seperti suku, etnis, ras, agama, dan adat.

"Perlu adanya sinergi kolaborasi, serta memanfaatkan adanya Forum Pembauran Kebangsaan seperti ini guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan harmonis. Forum seperti ini menjadi cukup sentral karena keanggotaan di dalamnya yang memiliki variasi dan keberagaman suku/etnis," katanya.

Kemendagri mendukung kepala daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan forum-forum kebangsaan yang ada. Keberadaan forum apa pun bisa dimanfaatkan menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa, dan menciptakan suasana pemilu yang sejuk.

Webinar yang dipandu host Aprilia Putri dihadiri lebih dari 1.000 orang partisipan secara online. Beberapa narasumber yang dihadirkan adalah Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Akbar Hadi Prabowo; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting; Ketua FPK Provinsi Kalimantan Selatan, Alimusa Siregar.

Lalu Anggota Bawaslu Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn JH Malonda; Anggota KPU Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, dan Plt Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie.