alexametrics

Badan Cyber Nasional Boleh Dibentuk Asal Diatur UU

loading...
Badan Cyber Nasional Boleh Dibentuk Asal Diatur UU
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais. (Koran SINDO)
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah berencana membuat Badan Siber (Cyber) Nasional (BCN) yang pembentukannya akan bekerja sama dengan Central Intelligence Agency (CIA) dan menyedot data-data percakapan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, BCN memang perlu dibentuk, terutama dari sisi kebutuhan cyber defence. Kendati demikian, kata dia, supaya badan terseut kuat secara struktural dalam sistem kenegaraan Indonesia, tentu pendiriannya harus dengan undang-undang (UU).

"Tanpa UU, beda rezim bisa enggak dijamin kelanggengannya," ujar Hanafi saat dihubungi wartawan, Selasa (25/8/2015).

Terkait BCN yang dinilai sebagai ancaman bagi warga lantaran akan adanya fungsi surveillance terhadap warga negara, kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, maka hal tersebut akan dapat dihindari jika ada UU BCN.

"Di Amerika saja kewenangan badan sejenis yang melakukan surveillance juga diatur dalam UU Freedom Act 2015," ucap Hanafi.

Maka itu, Hanafi menilai, untuk membentuk BCN tentu harus ada aturan yang jelas. Misal, aturan hukum seperti UU lantaran BCN menyangkut soal infrastruktur cyber, anggaran, ekspertise khusus.

Tanpa adanya UU, kata dia, maka nasib BCN hanya akan menjadi temporer dan sewaktu-waktu bubar tergantung selera pemerintah yang sedang berkuasa.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top