alexametrics

Wajib Belajar untuk Bangsa

loading...
Wajib Belajar untuk Bangsa
Totok Amin Soefijanto
A+ A-
Tuhan bersama orang miskin. Ibnu Arabi menyatakan: mereka (yang berkuasa) adalah pelayan rakyat, pelindung rakyat dari kezaliman.

Orang miskin dapat dikategorikan orang-orang yang tertindas, terzalimi. Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukan uang tunai atau sembako. Sebab itu, tugas wajib pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah menyediakan pendidikan buat keluarga miskin.



Saat kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya kita menjenguk saudarasaudara kita yang belum sempat mengenyam pendidikan dengan baik. Menurut studi Analytical & Capacity Development Partnership (ACDP) bertajuk ”Overview of The Education Sector in Indonesia 2012: Achievements and Challenges”, kita telah berhasil mendorong anak usia sekolah masuk ke sistem pendidikan lewat program Wajib Belajar.

Secara bertahap, pada 1984 Wajib Belajar 6 Tahun dan pada 1994 Wajar Belajar 9 Tahun. Semua itu pada era Orde Baru. Ada tuntutan dan sudah menjadi program pemerintahan Jokowi-JK bahwa wajib belajar ini ditingkatkan hingga 12 tahun atau lulus sekolah menengah atas (SMA).

Seberapa penting program wajib belajar ini buat keluarga miskin? Seiring dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan di semua level, biaya pendidikan juga semakin membumbung tinggi. Guru mendapat gaji dan tunjangan yang lebih baik lewat sertifikasi. Fasilitas sekolah diperbaiki dan ada yang dibangun baru. Teknologi mulai diperkenalkan ke sistem pengajaran.

Kurikulum baru diterapkan dengan pendekatanrisetyangbaik. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) hadir dan aktif hampir di semua provinsi. Proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan lainnya semakin profesional. Semua ikhtiar itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Akibat itu, ongkos pendidikan semakin tak terjangkau bagi kalangan miskin.

Untunglah, negara melalui APBN wajib menyediakan 20% dari anggaran tahunan untuk pendidikan. Beberapa pemerintahan daerah bahkan mengalokasikan sampai 30%-40% dari anggarannya untuk sektor pendidikan. ***

Yang menjadi masalah adalah alokasi besar-besaran itu belum memberi dampak positif ke peningkatan mutu pendidikan kita. Penyebabnya: 80%-85% dari anggaran sektor pendidikan itulari kegajidantunjanganguru saja. Artinya, dana besar untuk pendidikan hanya habis untuk pengeluaran rutin dan biaya hidup.

Sedikit sekali untuk pelatihan guru, pengadaan alat praktikum, pembangunan infrastruktur sekolah, atau bentuk investasi lainnya yang tak kalah pentingnya untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Cara pemerintah menghabiskan anggaran ini menyusahkan keluarga miskin karena kemiskinan itu searah dengan angka putus sekolah.

Menurut data ACDP, kelompok khawatir 1 (dari 5 khawatir pendapatan: 1 termiskin dan 5 terkaya) justru yang paling banyak putus sekolah: 64,4% di tingkat sekolah dasar (SD) dan 50% di tingkat SMP. Artinya, anak keluarga miskin berpeluang besar tidak lulus SD dan sekolah menengah pertama (SMP).

Informasi ini sangat menyedihkan. Sungguh ironis sejak 1994 (21 tahun yang lalu!) kita sudah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun yang tujuannya meluluskan anak-anak kita terlepas status ekonominya dari pendidikan setingkat SMP, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ”tercecer” di tengah jalan pendidikan formal.

Kalau melihat lebih dalam lagi, ternyata ada 10% siswa SD tersebut yang bersekolah di madrasah dan mayoritas dari keluarga miskin dan pesantrennya berstatus swasta (ADB, 2006). Madrasah justru memiliki keberhasilan yang lebih baik daripada sekolah umum. Kalau angka putus sekolah di SD mencapai 1,61%, sedangkan madrasah ibtidaiyah hanya sekitar 0,18% atau hampir sepersepuluhnya saja (OECD, 2015).

Pemerintah perlu meningkatkan dukungan ke pesantren dan madrasah tersebut. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) memang berhasil menaikkan jumlah anak kita yang masuk sekolah, namun kondisi ekonomi miskin keluarga menjadi ”penghalang” utama untuk mereka bertahan di sekolah.

Tak heran kalau posisi kita di dunia dalam Educationfor All Development Index (UNESCO, 2012) hanya mencapai peringkat 64 dari 120 negara. Kita masih kalah dibandingkan Malaysia dan Brunei meski lebih baik daripada Filipina dan Kamboja. ***
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak