LP3ES: Big Data Tidak Bisa Jadi Acuan untuk Penundaan Pemilu

Ia mengungkapkan ada masyarakat miskin yang lemah atau terfragmentasi akibat pengaruh dari strategi oligarki tersebut. "Kita harus memonitor percakapan publik. Informasi yang benar itu merupakan oksigen bagi demokrasi. Karena melalui informasi yang benar itu pejabat negara akan mengambil keputusan publik," ujarnya.

Wijayanto mengatakan, LP3ES sudah memantau ada wacana penundaan Pemilu sebagai kemunduran demokrasi. Sejumlah percakapan yang muncul jelang Pemilu 2024 yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini adalah:

1. Isu politik yang dibahas adalah perpanjangan masa jabatan kades, tunda pemilu, dinasti politik, kredibilitas KPU, dan kemunduran demokrasi
2. Perpanjangan masa jabatan kades menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan, dan kemunduran demokrasi menjadi yang terendah
3. Isu politik didominasi oleh sentimen negatif dengan rata-rata 95,7%
4. Perbincangan didominasi oleh kritik dan penolakan terhadap isu-isu politik yang sedang viral
5. Presiden Jokowi selalu jadi pihak yang paling sering dikaitkan dengan setiap isu politik

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Abdul Hamid menjelaskan, big data adaolah data verbal berdasarkan persepsi ungkapan seseorang di media sosial yang melahirkan opini.

"Tetapi data verbal tersebut hanya berdasarkan kepercayaan. Kalau ilmu itu berdasarkan penalaran. Meskipun ada data verbal, tapi big data itu berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Survei dan sejenisnya itu bukan mewakili publik melainkan mayoritas," kata Abdul Hamid.

Ia menekankan, negara seharusnya melakukan kepentingan publik dan tidak menggiring opini publik dengan menggunakan big data agar dapat melakukan penundaan Pemilu 2024.