Pemilu yang Membebaskan

Negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah mempunyai sistem pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk penghormatan terhadap kebebasan hak-hak dasar masyarakat sipil. Hanya saja, di negara kategori ini masih menyisakan problem yang fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Dampak Pemilu

Perhelatan demokrasi lima tahunan semestinya tidak sekadar menghasilkan orang yang terpilih untuk mengisi jabatan di pucuk pemerintahan. Pesta demokrasi yang berbiaya cukup mahal itu haruslah pula mengokohkan iklim demokrasi yang sudah lama terbangun. Pemilu harusnya menghasilkan kohesi sosial, bukan kerenggangan apalagi permusuhan sosial.

Polarisasi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak ikutan dari hasil dua kali pemilu begitu terasa dan nyaris mengoyak tenun kebangsaan. Tarik-menarik kepentingan politik merambat ke wilayah “sensitif” seperti agama, identitas kesukuan dan sejenisnya. Alih-alih memberdayakan modal sosial bangsa, pemilu menghasilkan palu godam yang menghantam demokrasi dan ikatan sosial kemasyarakatan bangsa.

Memang pemilu bukan kotak ajaib yang bisa membalik keadaan dalam sekejap. Dari derita menjadi bahagia, miskin menjadi kaya. Pemilu bukan mesin pencipta lapangan kerja, bukan memproduksi kebahagiaan sesaat. Sebaliknya pemilu merupakan penyaring benih unggul anak bangsa yang memiliki kemauan dan kemampuan yang genuine untuk menjadi penyambung lidah dan tangan rakyat. Mempunyai leadership yang mumpuni, berjiwa pelayan sekaligus pengabdi kepada rakyat sebagai tuan sejatinya. Bukan kepada cukong dan bohir yang memodali kontestasi.

Dampak terbesar yang seharusnya muncul dari setiap gelaran pemilu adalah sikap bebas yang dirasakan segenap anak bangsa. Bebas dari penindasan ekonomi kaitalis dan ketidakadilan hukum, bebas dalam mengekspresikan hak politik terhadap pemerintahan yang ia pilih. Bebas dari keterbelakangan pendidikan dan himpitan kesehatan. Melalui pemilu semua ruang kebebasan lintas dimensi mestinya semakin terbuka lebar, seturut dengan menurunnya anarkisme politik, menyempitnya ruang penjajahan ekonomi kapitalis dan ketidakadilan hukum.

Perbaikan di Hulu

Sebagai alat kerja demokrasi, pemilu tidak bisa sepenuhnya dijadikan kambing hitam. Ia bekerja dalam sistem yang telah dirancang. Karena itu yang parlu ditinjau ulang, bagaimana sistem itu dibangun-susunkan dan dengan tujuan apa. Ini bagian hulu yang harus dibenahi terlebih dahulu jika hendak melihat hilir dan seluruh yang mengalirinya dengan bersih dan berkualitas.

Memperbaiki sistem pemilu, apalagi pemilu Indonesia yang dikenal cukup komplit dan rumit, membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, dan kemauan politik. Harus ada jiwa kenegarawanan dengan pandangan jauh ke depan melampaui sekat kepentingan politik golongan. Bahwa demokrasi elektoral yang ditata ulang bukan sekadar sesuai dengan jiwa dan karakteristik negara kepulauan, tetapi juga bisa menjadi filter yang efektif menyaring benih potensial anak bangsa sebagai pemegang amanah rakyat.

Dengan demikian bisalah kita berharap bahwa pemilu yang digelar dengan uang rakyat itu menjadi pembebas bagi seluruh rakyat dari segala bentuk penindasan dan pembodohan. Melalui pemilu kita bisa melihat ada masa depan yang menjanjikan. Semoga.