Wapres Minta Sertifikasi Tanah Adil, Mudah, Murah Berpihak pada Rakyat Kecil
Jum'at, 10 Juni 2022 - 09:17 WIB
Wapres KH Ma’ruf Amin meminta agar sertifikasi tanah adil, mudah, dan murah harus berpihak kepada rakyat kecil. Bukan hanya pada pemilik lahan yang luas saja. Foto/Setneg
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta agar sertifikasi tana h adil, mudah, dan murah harus berpihak kepada rakyat kecil. Bukan hanya pada pemilik lahan yang luas saja.
“Sertifikasi sebagai bagian dari reforma agraria hendaknya dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah,” ujar Wapres dikutip dari keterangan resminya, Jumat (10/6/2022). Baca juga: Agama Islam Kini Berkembang Pesat di Eropa, Wapres Ungkap Penyebabnya
“Tidak hanya mudah untuk para pemilik tanah yang luas, melainkan juga kepada para pemilik tanah sempit yang umumnya terdiri dari rakyat kecil,” imbuhnya.
Wapres menekankan kembali pentingnya sertifikasi tanah dan penataan ruang sebagai bagian dari reforma agraria. Hal ini, menurutnya untuk memastikan agar tanah bebas dari konflik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
"Harmonisasi kebijakan penataan ruang merupakan ikhtiar yang menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk perizinan berusaha, dengan tetap memperhatikan keseimbangan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan," terangnya.
Selain itu, Wapres juga mengungkapkan perlunya kerja sama lintas sektor sebagai upaya kolaboratif di dalam mengoptimalkan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kerja kolaboratif harus terus didorong, salah satunya melalui optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Wapres.
Menurutnya, aturan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu segera diakselerasi.
“Sertifikasi sebagai bagian dari reforma agraria hendaknya dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah,” ujar Wapres dikutip dari keterangan resminya, Jumat (10/6/2022). Baca juga: Agama Islam Kini Berkembang Pesat di Eropa, Wapres Ungkap Penyebabnya
“Tidak hanya mudah untuk para pemilik tanah yang luas, melainkan juga kepada para pemilik tanah sempit yang umumnya terdiri dari rakyat kecil,” imbuhnya.
Wapres menekankan kembali pentingnya sertifikasi tanah dan penataan ruang sebagai bagian dari reforma agraria. Hal ini, menurutnya untuk memastikan agar tanah bebas dari konflik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
"Harmonisasi kebijakan penataan ruang merupakan ikhtiar yang menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk perizinan berusaha, dengan tetap memperhatikan keseimbangan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan," terangnya.
Selain itu, Wapres juga mengungkapkan perlunya kerja sama lintas sektor sebagai upaya kolaboratif di dalam mengoptimalkan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kerja kolaboratif harus terus didorong, salah satunya melalui optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” jelas Wapres.
Menurutnya, aturan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang perlu segera diakselerasi.
(kri)
tulis komentar anda