Megawati Dijuluki Ibu Penegak Konstitusi, Ini Alasannya
Jum'at, 22 April 2022 - 05:29 WIB
Di Pilpres 2004, Megawati kembali maju dengan berpasangan KH Hasyim Muzadi. Namun dalam pesta rakyat yang digelar secara langsung alias dipilih rakyat ini, Mega-Hasyim oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).
Pasangan SBY-JK meraih 69.266.350 suara (60,62%), sementara Megawati-Hasyim meraih 44.990.704 suara (39,38%).
Dalam konteks masa jabatan presiden, Megawati yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya masa jabatan presiden diperpanjang.
Penegasan Megawati ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Ibu Megawati patuh pada konstitusi," kata Hasto dikutip pada Rabu (12/1/2022).
Hasto mengungkapkan, Megawati konsisten dengan aturan masa jabatan presiden sebanyak dua periode sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menurutnya, itu mekanisme secara periodik yang dijalankan sebagai perintah konstitusi.
"Jadi memang tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden, karena konstitusi telah mengatur secara tegas dua periode," ucap Hasto.
Hasto menuturkan, sikap itu sesuai dengan apa yang dilakukan Megawati saat menjabat sebagai presiden. Ketika itu, Megawati melaksanakan pemilihan umum pada 2004 secara demokratis.
Pasangan SBY-JK meraih 69.266.350 suara (60,62%), sementara Megawati-Hasyim meraih 44.990.704 suara (39,38%).
Dalam konteks masa jabatan presiden, Megawati yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakannya masa jabatan presiden diperpanjang.
Penegasan Megawati ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Ibu Megawati patuh pada konstitusi," kata Hasto dikutip pada Rabu (12/1/2022).
Hasto mengungkapkan, Megawati konsisten dengan aturan masa jabatan presiden sebanyak dua periode sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menurutnya, itu mekanisme secara periodik yang dijalankan sebagai perintah konstitusi.
"Jadi memang tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden, karena konstitusi telah mengatur secara tegas dua periode," ucap Hasto.
Hasto menuturkan, sikap itu sesuai dengan apa yang dilakukan Megawati saat menjabat sebagai presiden. Ketika itu, Megawati melaksanakan pemilihan umum pada 2004 secara demokratis.
(maf)
tulis komentar anda