Pemerintah Tegaskan Tidak Memanipulasi Data COVID-19
Jum'at, 24 April 2020 - 01:00 WIB
Dokter mengecek kondisi pasien yang terinveksi positif Corona di sebuah rumah sakit. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah melalui Juru Bicara Pemerintah Penanganan virus Corona (COVID-19), Achmad Yurianto menegaskan tidak ada manipulasi data tentang COVID-19. Hal ini diungkapkannya dalam Konferensi Pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta (23/4/2020).
“Basis data kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen Real Time PCR inilah yang digunakan untuk menyusun dan melaporkan data kasus sembuh dan kasus meninggal karena COVID-19. Dan data inilah yang kami laporkan setiap hari kepada saudara-saudara sekalian,” ungkap Yuri.
Yuri mengatakan pencatatan atas jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) tetap dihimpun dari tiap-tiap provinsi. Ini sebagai data kinerja pemerintah untuk menentukan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19.
“Misalnya sebagai acuan data dalam distribusi APD. Sebagai acuan data dalam distribusi reagen, dalam menentukan jumlah kebutuhan relawan dan lain-lain. Namun bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.
Sementara itu, Yuri menjelasakan untuk kasus kematian ODP atau PDP yang telah terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen dengan PCR yang sampelnya diambil sebelum meninggal, maka kematian tersebut akan dicatat sebagai kematian kasus konfirmasi positif COVID-19. “Namun bila tidak terkonfirmasi positif atau negatif hasilnya atau tidak sempat diambil spesimennya sebelum meninggal, maka kita tidak akan pernah mencatat ini sebagai kasus meninggal karena kasus COVID-19,” jelasnya.
Pada kasus PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya karena belum diambil sampel, pemeriksaan belum selesai maka tata laksana pemulasaran jenazah dan pemakaman hendaknya salah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan positif COVID-19. “Hal ini penting semata-mata dalam rangka melindungi petugas pemulasaran jenazah melindungi keluarga dan melindungi petugas pemakaman,” kata yuri.
Pemahaman ini, kata Yuri perlu kita bangun bersama agar transparansi data bisa terwujud. Ia pun menegaskan pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data.
“Sekali lagi, pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Justru sebaliknya akan merugikan dan mengacuhkan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama,” tegas Yuri.
Yuri pun mengatakan bahwa data yang dibangun pemerintah adalah berjenjang dan berstruktur dari Desa hingga Pusat. “Data kita bangun secara berjenjang dan terstruktur sejak tingkat Desa, tingkat rumah sakit, tingkat Dinas Kesehatan Kota/kabupaten yang merupakan bagian dari Gugus Tugas.” terangnya.
“Basis data kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen Real Time PCR inilah yang digunakan untuk menyusun dan melaporkan data kasus sembuh dan kasus meninggal karena COVID-19. Dan data inilah yang kami laporkan setiap hari kepada saudara-saudara sekalian,” ungkap Yuri.
Yuri mengatakan pencatatan atas jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) tetap dihimpun dari tiap-tiap provinsi. Ini sebagai data kinerja pemerintah untuk menentukan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19.
“Misalnya sebagai acuan data dalam distribusi APD. Sebagai acuan data dalam distribusi reagen, dalam menentukan jumlah kebutuhan relawan dan lain-lain. Namun bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.
Sementara itu, Yuri menjelasakan untuk kasus kematian ODP atau PDP yang telah terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen dengan PCR yang sampelnya diambil sebelum meninggal, maka kematian tersebut akan dicatat sebagai kematian kasus konfirmasi positif COVID-19. “Namun bila tidak terkonfirmasi positif atau negatif hasilnya atau tidak sempat diambil spesimennya sebelum meninggal, maka kita tidak akan pernah mencatat ini sebagai kasus meninggal karena kasus COVID-19,” jelasnya.
Pada kasus PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi hasil laboratoriumnya karena belum diambil sampel, pemeriksaan belum selesai maka tata laksana pemulasaran jenazah dan pemakaman hendaknya salah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan positif COVID-19. “Hal ini penting semata-mata dalam rangka melindungi petugas pemulasaran jenazah melindungi keluarga dan melindungi petugas pemakaman,” kata yuri.
Pemahaman ini, kata Yuri perlu kita bangun bersama agar transparansi data bisa terwujud. Ia pun menegaskan pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data.
“Sekali lagi, pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan memanipulasi data. Justru sebaliknya akan merugikan dan mengacuhkan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama,” tegas Yuri.
Yuri pun mengatakan bahwa data yang dibangun pemerintah adalah berjenjang dan berstruktur dari Desa hingga Pusat. “Data kita bangun secara berjenjang dan terstruktur sejak tingkat Desa, tingkat rumah sakit, tingkat Dinas Kesehatan Kota/kabupaten yang merupakan bagian dari Gugus Tugas.” terangnya.
(mpw)
tulis komentar anda