Tugas Negara, Gerindra Minta Pejabat dan Legislator Tak Kena Penyekatan PPKM

Ia menyebut, di posko penyekatan masyarakat selalu terlibat pertikaian dengan petugas. "Sementara di bawah penyekatan orang berantem tiap perbatasan kota. Karena petugas di bawah itu membabi buta penyekatan," ucap Habiburokhman.

Seharusnya, Habiburokhman menekankan, Pemerintah betul-betul tegas dalam melahirkan kebijakan. Bukan hanya kepada tatanan level masyarakat bawah, melainkan segala lini.

"Kami kritisi kebijakan di pandemi saya sendiri melihat kadang-kadang toleran di level atas tapi membabi buta di level penerapan. Seperti contoh 34 TKA asal China bisa masuk karena ada pengecualian enak banget. TKA masih bisa masuk bukan pengecualian namanya," tutur Habiburokhman.

Oleh karena itu, Habiburokhman mengimbau kepada Pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan dengan tepat. Menurutnya, kedepan tidak bisa aturan itu hanya sebatas mengedepankan argumentasi kedaruratan.

"Jadi kani berharap ini memang banyak masukan kami didengar Pemerintah eksekutif. Pandemi sudah 1,5 tahun lebih, artinya pengambilan perumusan regulasi tak bisa lagi hanya sebatas argumentasi kedaruratan harus libatkan semaksimal mungkin aspirasi publik. Kaya penyekatan siapa yang boleh lolos, dan tidak, kemudian di tempat ibadah kita libatkan pemuka agama ibadah seperti apa paling pas di masa pandemi. Jangan lagi alasan kedaruratan bikin aturan apa aja maksa orang," ujar Habiburokhman.

"Di sisi lain, Pemerintah menerima masuk publik berharap masyarakat sipil kedepankan persatuan dan gotong royong. Tak mungkin diseluruh negara dunia, Pemerintah saja yang bisa selesaikan pandemi, ini kita gotong rotong, satu padu, bahu-membahu membantu selesaikan persolan pandemi ini," tambah Habiburokhman sekaligus mengakhiri.