PSBB Belum Optimal, Doni Monardo Imbau Perusahaan Patuhi Aturan
Senin, 20 April 2020 - 17:21 WIB
Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Foto/BNPB
JAKARTA - Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai belum optimal. Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, belum optimalnya PSBB karena masih banyak karyawan yang masuk kerja.
“Yang masih belum optimal ini adalah terkait dengan kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik. Sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi oleh warga masyarakat," kata Doni sesuai rapat terbatas, Senin (20/4/2020).
Dia mengatakan, para pekerja sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti petugas-petugas di rumah sakit dan pelayan pada fasilitas umum.
"Sehingga mereka harus bekerja. Kalau mereka tidak berangkat kerja maka konsekuensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji bahkan bisa juga di-PHK karena tidak mengantor," ungkapnya. ( ).
Dia pun kembali mengimbau kepada seluruh pimpinan ataupun pejabat perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Dia mengatakan, jika perusahaan tidak mematuhi apa yang ditetapkan pemerintah akan dilakukan beberapa langkah.
"Mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi. Sebagaimana Pasal 93 UU No 6/2018, manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana," tuturnya.
Doni menambahkan, ada rekomendasi untuk pemasangan CCTV di sejumlah pabrik. Selain itu juga akan dilakukan sidak di perkantoran-perkantoran.
“Yang masih belum optimal ini adalah terkait dengan kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik. Sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi oleh warga masyarakat," kata Doni sesuai rapat terbatas, Senin (20/4/2020).
Dia mengatakan, para pekerja sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti petugas-petugas di rumah sakit dan pelayan pada fasilitas umum.
"Sehingga mereka harus bekerja. Kalau mereka tidak berangkat kerja maka konsekuensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji bahkan bisa juga di-PHK karena tidak mengantor," ungkapnya. ( ).
Dia pun kembali mengimbau kepada seluruh pimpinan ataupun pejabat perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Dia mengatakan, jika perusahaan tidak mematuhi apa yang ditetapkan pemerintah akan dilakukan beberapa langkah.
"Mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi. Sebagaimana Pasal 93 UU No 6/2018, manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana," tuturnya.
Doni menambahkan, ada rekomendasi untuk pemasangan CCTV di sejumlah pabrik. Selain itu juga akan dilakukan sidak di perkantoran-perkantoran.
(zik)
tulis komentar anda