Beban APBN Kian Berat, Azis Syamsuddin Minta BUMN Gandeng Kelompok Tani Kelola Lahan Tidur
Minggu, 28 Maret 2021 - 22:11 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin
JAKARTA - Terjadi kekeringan dan rawan pangan akibat pandemi Covid-19, diprediksi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi ancaman krisis pangan dunia.
Melihat potensi ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah seraca massal.
Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBN yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang mengalokasikan pagu anggaran sebesar sebesar Rp699,43 triliun atau nyaris Rp700 triliun.
"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/3/2021).
Lahan tidur milik BUMN, juga dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok. Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani, dan masyarakat adat.
"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estateboleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis. Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," kata Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara.
"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan akselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan Pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN)," tuturnya.
Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.
Melihat potensi ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah seraca massal.
Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBN yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang mengalokasikan pagu anggaran sebesar sebesar Rp699,43 triliun atau nyaris Rp700 triliun.
"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/3/2021).
Lahan tidur milik BUMN, juga dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok. Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani, dan masyarakat adat.
"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estateboleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis. Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," kata Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara.
"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan akselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan Pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN)," tuturnya.
Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.
Lihat Juga :
tulis komentar anda