Bukan Saja Tolak Jabatan, Muhammadiyah Konsisten Kritisi Pemerintah
Minggu, 27 Desember 2020 - 14:07 WIB
"Oleh karenanya Muhammadiyah berani menolak pelemahan KPK, berani menolak UU Ciptaker, dan menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 secara tegas dan santun," ujarnya.
Di tengah minimnya peran DPR sebagai lembaga yang mengontrol pemerintah, perlu ada lembaga yang bersikap kritis demi terciptanya demokrasi.
"Di tengah minoritas oposisi di parlemen yang hanya 20%, keberadaan Muhammadiyah yang bersikap kritis pada pemerintah menjadi gizi demokrasi bangsa," ujarnya.
Di tengah minimnya peran DPR sebagai lembaga yang mengontrol pemerintah, perlu ada lembaga yang bersikap kritis demi terciptanya demokrasi.
"Di tengah minoritas oposisi di parlemen yang hanya 20%, keberadaan Muhammadiyah yang bersikap kritis pada pemerintah menjadi gizi demokrasi bangsa," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda