Terkucil Dikecam Kejam dan Misinformasi

Pada saat yang sama, tidak disangka-sangka, Direktur Urusan Publik dan Kongres pada Biro Urusan Politik dan Militer Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, juga mengundurkan diri karena keterlibatan AS dalam penanganan konflik Israel di Gaza oleh Pemerintahan Joe Biden yang ia anggap sebagai "Reaksi Sembrono yang didasarkan pada Kebangkrutan Intelektual".

Negara tetangga, seperti Mesir juga telah dengan lantang menyerukan agar komunitas internasional segera mendesak Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dalam pertemuan dengan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk, menyerukan agar komunitas internasional harus segera menghentikan "Serangan Israel terhadap masyarakat Gaza".

Shoukry dalam pertemuannya dengan Komisaris PBB mengingatkan tentang perlunya dilakukan upaya yang lebih terkoordinasi oleh berbagai pihak, sehingga bantuan kemanusiaan ke Gaza dapat dikirim kembali dalam jenis dan jumlah yang cukup untuk warga secara berkelanjutan. Dia juga menekankan perlunya memotong 'hambatan yang disengaja' yang dilakukan pihak Israel. Dia juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan tidak boleh menyurutkan semangat beberapa pihak internasional untuk mendukung gencatan senjata segera.

"Kejutan kemanusiaan yang dirasakan utamanya adalah akibat dan dampak pemboman Israel terhadap fasilitas sipil, pengepungan, dan pengungsian. Ini adalah penting bagi dunia internasional untuk ikut memikul tanggung jawab hukum, kemanusiaan, dan politik untuk mengakhiri bencana ini. Oleh karenanya masyarakat dunia dianggap perlu untuk mengambil tindakan serius mendukung kembali gencatan senjata sesegera mungkin," katanya.

Shoukry kembali menekankan bahwa hak asasi manusia Palestina tidak kalah pentingnya dengan hak asasi manusia di negara-negara lain. Dia juga menegaskan kembali komitmen negaranya untuk terus membela hak-hak asasi rakyat Palestina, yang mengarah pada hak mereka untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, layak, dan bersebelahan dengan Timur. Yerusalem sebagai ibu kotanya. Perilaku yang memanusiakan sandera dan menghargai hak asasi manusia ternyata telah melahirkan simpati dunia kepada perjuangan Hamas di Gaza

Infrastruktur Gaza yang Hancur Parah dan Rencana Pengusiran

Pemerintah di Gaza melaporkan bahwa lebih dari 60 persen rumah dan infrastruktur di Jalur Gaza telah hancur. Menurut Mohammed Majed, Hacer Başer yang mendapat informasi dari Israel bahwa para pejabat Israel telah mengumumkan bahwa gencatan senjata atau jeda kemanusiaan dapat diperpanjang satu hari di Gaza lagi jika Hamas membebaskan 10 wanita lagi yang ditawan mereka. Yang parahnya lagi, menurut pers Israel bahwa pemerintahan Netanyahu justru tengah bersiap untuk melakukan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

Untuk kepentingan pemindahan tersebut tengah dipertimbangkan membuka jalur laut untuk mengusir warga Palestina keluar dari Gaza. Ini adalah rencana yang didukung oleh kelompok sayap kanan. Menteri Keuangan di kabinet telah meminta Netanyahu untuk tidak memperpanjang jeda kemanusiaan. Media Israel menulis bahwa pemerintahan Netanyahu sedang menyusun rencana untuk mengurangi populasi Palestina di Gaza dan membuka jalur laut untuk tujuan ini.



Dalam pemberitaan yang dimuat koresponden politik senior surat kabar Israel HaYom, Mati Tuchfeld, disebutkan bahwa Netanyahu meminta Menteri Urusan Strategis di Kabinet Perang, Ron Dermer, untuk segera menyusun rencana deportasi warga Palestina di Jalur Gaza dengan membuka Rafah, gerbang perbatasan dan bahkan pembukaan jalur laut. Netanyahu juga telah menyampaikan rencana tersebut kepada Kabinet Perang untuk membuka jalur laut bagi warga Palestina untuk bermigrasi ke negara-negara Eropa atau Afrika.Sementara, partai Likud pimpinan Netanyahu dan tokoh-tokoh sayap kanan di pemerintahan sependapat dan memandang bahwa rencana ini sebagai suatu keharusan.