Menteri Hadi Sebut GTRA Summit untuk Percepatan Program Strategis Nasional
Selasa, 11 April 2023 - 13:05 WIB
Gugus Tugas Reforma Agraria Summit resmi dibuka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Selasa (11/4/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Gugus Tugas Reforma Agraria Summit resmi dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Kegiatan ini digelar di Hotel Artotel, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2023).
Menteri Hadi mengatakan, GTRA Summit akan menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mensukseskan reforma agraria.
"GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya.
Selanjutnya, selain pembahasan mengenai Reforma Agraria, Menteri ATR/BPN menekankan bahwa GTRA Summit tahun 2023 juga akan membahas terkait kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dengan mengutip Presiden Jokowi (Jokowi), Menteri Hadi menyebutkan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat agar sengketa-sengketa lahan dapat diselesaikan.
"Dua hal ini (Reforma Agraria dan Penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama," ucap Menteri ATR/BPN.
GTRA Summit yang bertemakan Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, diketahui akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Sejumlah tema yang akan dibahas di antaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau–Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, dan Resolusi Penyelesaian Legal Vs Legitimate BMN, BUMN/BMD, Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.
"Bukan hanya reforma agraria di darat. Masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan," jelas Menteri Hadi.
Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut kata Menteri Hadi, juga mengenai arah kebijakan penyelesaian tanah transmigrasi, serta percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu turut hadir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Bupati Karimun.
Menteri Hadi mengatakan, GTRA Summit akan menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mensukseskan reforma agraria.
"GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria," kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya.
Selanjutnya, selain pembahasan mengenai Reforma Agraria, Menteri ATR/BPN menekankan bahwa GTRA Summit tahun 2023 juga akan membahas terkait kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dengan mengutip Presiden Jokowi (Jokowi), Menteri Hadi menyebutkan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat agar sengketa-sengketa lahan dapat diselesaikan.
"Dua hal ini (Reforma Agraria dan Penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama," ucap Menteri ATR/BPN.
GTRA Summit yang bertemakan Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, diketahui akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Sejumlah tema yang akan dibahas di antaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau–Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, dan Resolusi Penyelesaian Legal Vs Legitimate BMN, BUMN/BMD, Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.
"Bukan hanya reforma agraria di darat. Masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan," jelas Menteri Hadi.
Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut kata Menteri Hadi, juga mengenai arah kebijakan penyelesaian tanah transmigrasi, serta percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu turut hadir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Bupati Karimun.
(maf)
tulis komentar anda