Kemendagri Dorong Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah
Jum'at, 03 Maret 2023 - 17:44 WIB
"Perlu adanya sinergi kolaborasi, serta memanfaatkan adanya Forum Pembauran Kebangsaan seperti ini guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan harmonis. Forum seperti ini menjadi cukup sentral karena keanggotaan di dalamnya yang memiliki variasi dan keberagaman suku/etnis," katanya.
Kemendagri mendukung kepala daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan forum-forum kebangsaan yang ada. Keberadaan forum apa pun bisa dimanfaatkan menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa, dan menciptakan suasana pemilu yang sejuk.
Webinar yang dipandu host Aprilia Putri dihadiri lebih dari 1.000 orang partisipan secara online. Beberapa narasumber yang dihadirkan adalah Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Akbar Hadi Prabowo; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting; Ketua FPK Provinsi Kalimantan Selatan, Alimusa Siregar.
Lalu Anggota Bawaslu Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn JH Malonda; Anggota KPU Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, dan Plt Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie.
Kemendagri mendukung kepala daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan forum-forum kebangsaan yang ada. Keberadaan forum apa pun bisa dimanfaatkan menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa, dan menciptakan suasana pemilu yang sejuk.
Webinar yang dipandu host Aprilia Putri dihadiri lebih dari 1.000 orang partisipan secara online. Beberapa narasumber yang dihadirkan adalah Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Akbar Hadi Prabowo; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting; Ketua FPK Provinsi Kalimantan Selatan, Alimusa Siregar.
Lalu Anggota Bawaslu Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn JH Malonda; Anggota KPU Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, dan Plt Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie.
(abd)
tulis komentar anda