Mahalnya Biaya Pilpres Picu Masuknya Intervensi Asing
Jum'at, 06 Juni 2014 - 15:47 WIB
Mahalnya Biaya Pilpres Picu Masuknya Intervensi Asing
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, biaya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang cukup besar, bisa membuat para kontestan, mencari bantuan dari pihak asing dan pemilik modal.
Seperti diketahui, terdapat dua capres dan cawapres. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa berada di nomor urut satu. Sedangkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menempati nomor urut dua.
Dirinya berpendapat, capres yang disuntik dari bantuan asing tentu saja membuat bangsa tak akan berdaulat secara ekonomi dan politik kedepannya.
"Artinya presiden terpilih dikendalikan oleh pemilik modal atau aktor asing," kata Pangi Syarwi kepada Sindonews, Jumat (6/6/2014).
Menurut dia, aktor ekonomi dan aktor politik, seringkali terjadi perkawinan, pelaku ekonomi (pengusaha) mencari kepuasan materil.
"Yaitu, bagaimana kepentingan bisnis mereka lancar, mendapatkan izin untuk mengelola sumber daya alam di daerah tersebut," ucapnya.
Sementara pelaku politik (penguasa), ujar dia, membutuhkan uang untuk biaya kampanye yang cukup besar. Maka terjadilah interaksi yang kuat antara pemilik modal dengan penguasa.
"Sumbangan bantuan biaya pilpres oleh pengusaha dan asing tidak ada yang gratis. Eksploitasi sumber daya alam menjadi magnet bagi pihak asing dan pengusaha mengeluarkan banyak bantuan untuk capres dan cawapres," ungkapnya.
Jika demikian, menurut dia, terjadilah persekongkolan antara kaum borjuis nasional dalam sebuah struktur ekonomi dan politik. Dia berharap, semoga pada pilpres kali ini, capres dan cawapres pilihan rakyat terlepas dari lilitan pemilik modal.
"Sebagaimana dicatat oleh Richard Robinson, beroperasinya negara Orde Baru di antaranya ditandai oleh kepentingan para birokrat politik sebagai partner dan sekutu dari para pemodal," pungkasnya.
Seperti diketahui, terdapat dua capres dan cawapres. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa berada di nomor urut satu. Sedangkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menempati nomor urut dua.
Dirinya berpendapat, capres yang disuntik dari bantuan asing tentu saja membuat bangsa tak akan berdaulat secara ekonomi dan politik kedepannya.
"Artinya presiden terpilih dikendalikan oleh pemilik modal atau aktor asing," kata Pangi Syarwi kepada Sindonews, Jumat (6/6/2014).
Menurut dia, aktor ekonomi dan aktor politik, seringkali terjadi perkawinan, pelaku ekonomi (pengusaha) mencari kepuasan materil.
"Yaitu, bagaimana kepentingan bisnis mereka lancar, mendapatkan izin untuk mengelola sumber daya alam di daerah tersebut," ucapnya.
Sementara pelaku politik (penguasa), ujar dia, membutuhkan uang untuk biaya kampanye yang cukup besar. Maka terjadilah interaksi yang kuat antara pemilik modal dengan penguasa.
"Sumbangan bantuan biaya pilpres oleh pengusaha dan asing tidak ada yang gratis. Eksploitasi sumber daya alam menjadi magnet bagi pihak asing dan pengusaha mengeluarkan banyak bantuan untuk capres dan cawapres," ungkapnya.
Jika demikian, menurut dia, terjadilah persekongkolan antara kaum borjuis nasional dalam sebuah struktur ekonomi dan politik. Dia berharap, semoga pada pilpres kali ini, capres dan cawapres pilihan rakyat terlepas dari lilitan pemilik modal.
"Sebagaimana dicatat oleh Richard Robinson, beroperasinya negara Orde Baru di antaranya ditandai oleh kepentingan para birokrat politik sebagai partner dan sekutu dari para pemodal," pungkasnya.
(maf)
