PKS terpojok

Sindonews.com - Sepertinya ide membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terpojok. Akibat pernyataan kontroversi kadernya itu, PKS menjadi bulan-bulanan kritik.

Bagaimanapun kritikan yang dialamatkan ke Fahri Hamzah ujung-ujungnya PKS juga kena getahnya. PKS jadi tak nyaman dengan derasnya kecaman publik yang bisa berdampak buruk pada citra partai. Sebab itu, petinggi PKS mengambil kebijakan mendalami wacana pembubaran KPK tersebut.

Pembahasan akan melibatkan Dewan Pimpinan Pusat Partai dan Fraksi PKS di DPR. “DPP PKS akan mengajak Fraksi PKS untuk mendalami wacana tersebut secara objektif dan tidak emosional. Karena PKS sendiri saat ini tidak dalam posisi mengkaji secara khusus posisi KPK, di antara institusi penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam pernyataan tertulis, Rabu (5/10/2011).

Karena banyaknya permasalahan nasional yang belum tuntas, Luthfi menyarankan pada semua kalangan untuk selalu mendiskusikan bersama secara cermat dan utuh tema-tema yang dilontarkan para politisi berikut latar belakang gagasannya.

Luthfi menambahkan, semua kalangan harus menyadari KPK tidak mungkin menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang ada sendirian. Karena itu, KPK harus menetapkan skala prioritas berdasarkan kepentingan nasional secara obyektif, bukan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang memiliki akses kuat ke KPK dan atau personelnya.

Dia mencontohkan, beberapa kasus besar yang belum dituntaskan KPK antara lain kasus Bank Century.Padahal, DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan terdapat indikasi kuat pelanggaran dalam kasus ini. "Namun KPK belum juga bergerak. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar,” ujarnya.

Wasekjen PKS Mahfudz Siddik mengatakan, sebenarnya yang diinginkan PKS adalah bagaimana agar KPK bisa memperbaiki fungsinya agar efektif dan itu diperlukan pembenahan sistem. Sayangnya, wacana ini justru dimanfaatkan oleh pihak lain yang mengelola isu untuk menyudutkan PKS.

Mahfudz mengatakan, PKS sebenarnya mendorong agar KPK dievaluasi, bukan secara frontal dibubarkan. Namun kritik Fahri justru direspons keras, membuat PKS merasa didiskreditkan. "Kondisi seperti apa yang harus dibenahi secara keseluruhan, itu ada upaya. Memang ada yang terkesan mendiskreditkan PKS. Sekarang ada penggalangan opini bahwa Fahri didukung PKS untuk membubarkan KPK," ujarnya di Gedung DPR, hari ini.

Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, kemarin, Fahri Hamzah sempat melontarkan usulan agar KPK dibubarkan. "Lebih baik KPK dibubarkan, karena saya tidak percaya institusi superbody dalam demokrasi. Tidak boleh ada institusi superbody dalam demokrasi," kata Fahri.

Menurut dia, KPK sebagai lembaga superbody terkesan menutup diri dari pengawasan pihak luar termasuk DPR. "Apa yang diusulkan (pembubaran KPK) kita perlukan diskusi lebih lanjut," sambungnya.

Dia menjelaskan usulan pembubaran KPK layak diperhitungkan sebab sejumlah pimpinan KPK kerap terlilit dugaan perkara korupsi. "Saya berkali-kali menyatakan kasus yang menimpa KPK dan pimpinannya akan terus menjadi momok pemberantasan hukum secara nasional. Kami akan revisi Undang-Undang KPK yang menjadi paket," tandasnya.

Sebenarnya, kritikan pedas juga dilontarkan Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman yang menyebut KPK dengan sebutan tsunami. Menurut dia, predikat itu tepat mengingat kinerja KPK sudah sangat menakutkan bagi anggota dewan. "KPK seperti tsunami, bisa menggoyang seperti gempa bumi, dan menakutkan tentunya,” kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 oktober 2011.

Kendati demikian, dia cepat-cepat meluruskan pernyataannya jika hal itu malah positif demi menciptakan ketertiban di kalangan dewan, dan menghentikan praktik-praktik korupsi. Sehari sebelumnya dalam rapat konsultasi, Benny melontarkan kritikan pedas. Coba simak saja pernyataan politukus Partai Demokrat ini. "Apa yang dilakukan KPK adalah menciptakan ketakutan publik, ini terorisme baru. Dewan merasa ketakutan yang sangat mendalam, " kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, 3 Oktober 2011.