Dipertanyakan, rapat Badan Anggaran di puncak

Sindonews.com - Setelah dikecam banyak pihak, Badan Anggaran DPR akhirnya mengakhiri aksi mogok dan kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Uniknya, mereka memilih melanjutkan rapat anggaran di Wisma DPR, Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Apakah ini bertujuan untuk menghindari pantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kabarnya tengah mencari tahu mekanisme Badan Anggaran?

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sindonews, rapat DPR bersama pemerintah di tempat tersebut sebenarnya hal biasa. Namun, karena Badan Anggaran tengah disorot kasus dugaan mafia anggaran, pilihan mereka untuk rapat di Cisarua hingga lima hari ke depan tetap memunculkan kritik dan kecurigaan.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sebenarnya Badan Anggaran lebih baik rapat di DPR. “Tapi kelihatannya mereka tidak mau. Karena kalau rapat di Kopo ada uang transportasi,” sindir Uchok dalam perbincangan dengan Sindonews, Senin (3/10/2011).

Yang lebih mengkhawatirkan, Uchok melanjutkan, Wisma DPR jauh dari pantauan publik terutama pers, sehingga kongkalingkong lebih mudah terjadi. Kalau rapat dilaksanakan di DPR, para calo anggaran tidak leluasa bermain karena Badan Anggaran tengah dalam sorotan setelah KPK membongkar korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Padahal, kata Uchok, pembahasan RAPBN sangat penting diawasi publik karena praktik mafia anggaran tak hanya terjadi di tingkat implementasi. “Tapi sudah sejak perencanaan. Di sana itu kan nanti yang dibahas bukan hanya Pagu anggaran, tapi juga proyek-proyek pemerintah, siapa yang dapat untung dan sebagainya,” ujarnya.

Dalam pidato RAPBN 2012 beserta nota keuangannya di depan DPR, 16 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, secara makro pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per USD, harga minyak USD90,0 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam RAPBN 2012 direncanakan mencapai 1.418,5 triliun rupiah. Belanja sebesar itu dialokasikan untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga, Rp477,5 triliun, dan transfer ke daerah, Rp464,4 triliun.

Belanja modal pemerintah mencapai Rp168,1 triliun yang diarahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi. Pemerintah berencana membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh Tanah Air.

Pemerintah juga akan membangun jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km, pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer, membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter.

Biasanya, kata Uchok, mafia anggaran bermain dengan berbagai macam modus. Keterlibatan anggota DPR atau pejabat Kementerian Keuangan tidak secara langsung, melainkan melalui calo atau staf ahli. Dicontohkan, dalam kasus Dana Percepatan Infrastruktur Daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp500 miliar, oknum yang diduga terlibat meliputi orang dekat Menakertrans Muhaimin Iskandar seperti Ali Mudhori dan Muhammad Fauzi.

Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung disebut-sebut diwakili Iskandar Pasojo alias Acos, dan Sindu Malik memfasilitasi urusan dengan Kementerian Keuangan. Cara seperti ini termasuk dalam 6 modus pengerukan anggaran yang dilansir harian Kompas hari ini.

Sampai saat ini belum diketahui besarnya kerugian negara akibat mafia anggaran. Ada yang mengatakan, kebocoran anggaran mencapai 30 persen. Namun, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Sabar Subagyo pada 26 Juli lalu menyuguhkan angka yang lebih besar, yakni 55 persen.