KTP elektronik diragukan selesai 2012

Sabtu, 17 September 2011 - 13:01 WIB
KTP elektronik diragukan selesai 2012
KTP elektronik diragukan selesai 2012
A A A
Sindonews.com - Salah satu tujuan pemberlakuan KTP elektronik (e-KTP) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk membangun database kependudukan secara nasional. Sehingga warga negara hanya bisa memiliki satu kartu kependudukan saja seumur hidupnya.

Namun penerapan e-KTP ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain dari pengadaannya yang diduga terjadi penggelembungan dana, juga dari faktor pelaksanaannya yang dikatakan tidak memiliki sinergi dengan lembaga lain, yang juga berwenang dalam membangun database nasional ini.

Pelaksanaan e-KTP sendiri hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri saja. Padahal menurut Peneliti Senior CETRO Refly Harun, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut dilibatkan dalam pengumpulan data kependudukan. Karena KPU juga berkepentingan untuk pengumpulan data pemilih.

"Sebenarnya e-KTP diharapkan menjadi basis daftar pemilih, tapi yang saya lihat kita punya kekeliruan dalam pembagian tugas data kependudukan, dan data pemilih. Menurut saya data kepedudukan tugas pemerintah, data pemilih tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum," kata Refly dalam diskusi Polemik Sindoradio bertajuk "Repotnya e-KTP" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).

Pelibatan KPU dikarenakan, data pemilih yang seringkali bermasalah saat Pemilu tiba. Data e-KTP ini akan mempermudah KPU melakukan pemutakhiran data. Selanjutnya KPU juga bertugas untuk memperbarui terus data pemilih, sehingga tidak bekerja dari nol lagi ketika Kemendagri menyerahkan data kependudukan.

Pelaksanaan e-KTP juga disoroti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Koordinator ICW Tama S Langkun, Kemendagri seharusnya melakukan pemutakhiran data kependudukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan e-KTP. Seperti yang tertuang Pasal 101 UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. "Tafsir Pasal 101 UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, yang harus sudah selesai adalah pemutakhiran data kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK) pada 2011, bukan e-KTP," ungkap Tama.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Malik Haramain. Karena menurutnya, masih ada sembilan juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Tama menyesalkan sikap Kemendagri yang tidak mau menerima masukan sejumlah pihak. Seharusnya masukan tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi, bukan resisten dan berasumsi sebagai niat menggagalkan pelaksanaan e-KTP. "Seharusnya kita memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan program e-KTP. Bukan memberikan pernyataan untuk mundur dari jabatannya jika program e-KTP gagal, malah menggambarkan sikap yang arogan," ujar Tama.

Jika keadaannya seperti ini, Tama dan Malik mengaku pesimistis pelaksanaan e-KTP yang sedianya akan digunakan untuk Pemilu 2014 akan selesai pada tahun 2012. "Lagipula dilihat dari fakta di lapangan, DKI dan Depok jadi pilot project, harusnya 1 Agustus 2011 sudah melaksanakan. Tapi ada 15 wilayah yang belum melaksanakan, terkait kesiapan alat," sambung Malik.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamwan Fauzi mengatakan gangguan pelaksanaan e-KTP dikacaukan oleh konsorsium yang kalah tender. Para peserta tender mencari-cari celah kesalahan, dengan harapan tender e-KTP dapat diulang.

Bahkan Gamawan bakal mengundurkan diri jika program e-KTP gagal dan tidak sesuai target. "Saya juga yakin, jika tidak diganggu terus, proyek ini bisa selesai tepat waktu," keluh Gamawan beberapa waktu lalu.

Editor: Hariyanto Kurniawan
Laporan: Dwi Afrilianti

()
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1367 seconds (11.97#12.26)