Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?

Jum'at, 16 September 2011 - 18:58 WIB
Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?
Apakah 9 Menteri Ini Akan Dicopot?
A A A
JAKARTA - Kabinet Indonesia jilid II sudah beberapa kali disoroti kinerjanya oleh banyak kalangan, bahkan dibuktikan sendiri kelompok kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Namun Presiden belum mau tergugah untuk merombak kabinetnya.

Kali ini pihak Istana mengumumkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memutuskan kepastian mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II pada akhir tahun ini. Setelah mengabaikan hasil kerja UKP4, Presiden akan merombak kabinet berdasarkan rapor yang telah diterimanya. Selain itu, Presiden tengah mempelajari soal menteri-menteri yang bermasalah sebagai bahan pertimbangan lain.

"Ukurannya tiga bulanan. tapi sekarang kan sudah bulan keberapa. Jadi nanti kita lihat akhir tahun," kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, di komplek Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2011).

Kepastian perombakan ini, juga disampaikan sebelumnya oleh Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparingga. "Saya tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang, selain mengatakan Presiden menangkap pesan (reshuffle) itu dan menjadikannya kekuatan untuk melakukan perubahan agar kinerja pemerintah yang masih tersisa tiga tahun tidak mengecewakan atau dikenang," ujar Daniel kemarin.

Sebelumnya, UKP4 sudah beberapakali mengeluarkan penilaian kinerja per tiga bulan bagi para menteri di Kabinet Indonesia. Pada hasil evaluasi Januari lalu, UKP4 menyebutkan pihaknya masih memberikan nilai merah kepada beberapa kementerian.

Menurut Kuntoro kepada wartawan di Istana Negara, Rabu 12 Januari lalu, sebagian menteri masih mendapat rapor merah karena gagal menyelesaikan tugasnya sesuai tenggat waktu yang diberikan Presiden.

Pada Oktober 2010 lalu, sebanyak lima menteri disebut-sebut menerima rapor merah. Yaitu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sementara pada awal Juli lalu, hasil evaluasi terakhir UKP4 terhadap para menteri kabinet lebih menyeramkan. Seluruh kementerian hanya menjalankan 50 persen instruksi presiden. Kuntoro menjelaskan lebih lanjut, kemajuan program kementerian tidak sepenuhnya berjalan.

Dari 34 kementerian, menurut Kuntoro, hanya 17 kementerian yang menjalankan instruksi presiden sesuai dengan target. "Perintah itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Kuntoro.

Kali ini, rupanya Presiden sudah habis kesabarannya melihat ulah para menterinya. Apalagi, dua bulan terakhir, beberapa menteri terekspos terlibat masalah. Dari masalah pribadi hingga korupsi. Sehingga wajar jika Presiden mulai mematangkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mulai dari sekarang, dan matang pada akhir tahun ini.

Dari desas-desus yang diterima wartawan, terdapat sembilan menteri yang akan mengalami pergeseran atau malah dicopot dari jabatannya. Kesembilan menteri tersebut akan dicopot dengan alasan-alasan tertentu.

Tiga menteri pertama dikabarkan akan dicopot karena diduga terlibat dalam kasus korupsi di kementeriannya. Setidaknya belakangan tiga menteri yang disebut-sebut dalam dugaan kasus korupsi adalah Menpora Andi Mallarangeng dalam kasus dana talangan SEA Games, Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam kasus penemuan uang Rp1,5 miliar di kardus durian milik anak buah Muhaimin, dan Mendagri Gamawan Fauzi dalam proyek e-KTP. Namun, ketiga menteri itu sudah membantah semua tudingan miring tersebut.

Tiga menteri kedua, dikabarkan akan dicopot karena terlibat masalah pribadi yang tidak mencontohkan sebagai pejabat publik yang baik.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. Suharso digugat cerai istrinya, Carolina Kaluku, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 12 September kemarin. Gugatan cerai ini dilayangkan, karena Carolina merasa diperlakukan tidak adil oleh Suharso yang menikah lagi tanpa izinnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z Saleh. Menteri representasi dari Partai Demokrat ini dirumorkan terlibat affair dengan sekretaris pribadinya. Namun hingga kini, skandal tersebut belum terbukti kebenarannya.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Hampir sama dengan Suharso, skandal selingkuh diungkap oleh isteri sendiri. Isteri Freddy, Anni Numberi, mengungkap suaminya memiliki selingkuhan. Selingkuhan Freddy dikabarkan seorang wartawati salah satu stasiun televisi nasional. Namun Freddy telah membantahnya secara langsung.

Sementara tiga menteri terakhir dikabarkan akan dicopot karena faktor kesehatannya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Belakangan ini Djoko dikabarkan sering terganggu kesehatannya. Hal ini dikarenakan usia Djoko yang sudah tidak memungkinkan lagi menjalankan perannya secara efektif sebagai menteri. Pria kelahiran Djoko Kirmanto lahir di Pengging, Jawa Tengah, 5 Juli 1943 lalu itu kini telah berusia 68 tahun.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Sejak dipilih sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, telah santer dirumorkan Endang memiliki penyakit kanker paru-paru. Penyakit ini khawatirkan akan mengganggu rutinitas pekerjaan sebagai menteri.

Salah seorang stafnya pernah membenarkan penyakit yang diderita dokter lulusan Harvard School of Public Health itu. Namun menurutnya, penyakitnya itu sudah bisa diatasi dan dikendalikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar. Pada akhir bulan lalu, Mustafa dilarikan ke ICU Rumah Sakit Medistra karena mendapat serangan stroke. Kabar tersebut dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat mengggantikan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dalam salah satu acara. Hatta ditugaskan Presiden SBY untuk menjenguk Mustafa.

Walau membenarkan atasannya sakit, staf Kementerian BUMN membantah hal itu dikarenakan stroke. Namun yang bersangkutan tak mau menjelaskan perihal penyakit atasannya.

Lantas apa tindakan SBY? Jika mengacu pada pakta integritas yang sudah disepakati dengan para menteri, maka reshuffle kabinet menjadi sebuah keniscayaan.
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.2819 seconds (0.1#10.140)