Surati Jokowi, Ini Pesan Para Tokoh soal Bencana Wabah Corona

JAKARTA - Puluhan tokoh lintas elemen yang tergabung dalam Forum Risalah menyampaikan kepedulian dan kerihatinanannya atas kondisi bangsa Indonesia yang tengah dilanda virus Corona atau COVID-19.

Terlebih, pandemi Corona ini telah memakan banyak korban dari berbagai profesi di Indonesia.

Forum memandang wabah ini telah menimbulkan dua hal yang diistilahkan dengan kejutan. Pertama, kejutan kesehatan. Kedua, kejutan resesi ekonomi. Kedua kejutan tersebut adalah ujian sejarah bangsa yang sangat berat.

Forum yang meliputi dari agamawan, aktivis, akademisi, dan budayawan ini meminta pemerintah untuk benar-benar menggunakan tiga perspektif. Pertama, keselamatan jiwa masyarakat adalah prioritas tertinggi.

Kedua, keputusan pemimpin negara harus diarahkan untuk keselamatan jiwa bangsa. Ketiga, kemampuan manajemen untuk mengatasi krisis saat ini harus mendahulukan landasan ideal kepemimpinan, bukan hanya mengandalkan fungsi-fungsi sistem yang telah ada.

Dengan perspektif itu Risalah Jakarta menyampaikan lima risalah kepada pemerintah.

Pertama, terjalinnya kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Kedua, tercukupinya pengadaan sarana dan alat kesehatan. Ketiga, terpenuhinya kepatuhan hukum semua pihak saat keadaan luar biasa. Keempat, terjaminnya keamanan sosial dan masyarakat pekerja. Kelima, terpenuhinya kerjasama internasional dan asistensi negara lain.

Masukan Forum Risalah itu disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa 31 Maret 2020.

Salah seorang penggagas Risalah Jakarta, Haidar Bagir mengatakan Forum Risalah Jakarta mengimbau kepada segenap komponen bangsa Indonesia untuk bersolidaritas dan bahu membahu dalam menghadapi wabah pandemi ini.

"Ikatan persaudaraan kebangsaan, bahkan persaudaraan kemanusiaan kita, haruslah benar-benar kita kedepankan dalam menyatukan langkah kita bersama pada hari-hari ke depan," kata Haidar, di Jakarta, Rabu, (1/4/2020).

Dia menyarankan pemerintah untuk memberdayakan keberadaan tokoh agama, pemuka adat, budayawan, tokoh publik, artis, dan para pemilik pengaruh besar untuk bersama-sama melakukan kampanye menghadapi pandemi COVID-19.

"Khusus bagi setiap pemuka agama, kami mengimbau sementara waktu ini mengajak umatnya melaksanakan ritual peribadatan keagamaan secara massal tidak di ruang publik dan tidak di rumah ibadah yang menimbulkan kerumunan, melainkan menganjurkan umat untuk beribadah di rumah kediaman pribadi guna melindungi diri dari risiko wabah COVID-19," tutur dia.

Haidar mencontohkan situasi di sebagian wilayah Jakarta yang memperlihatkan masyarakat masih melakukan kegiatan seperti biasa, baik di pusat-pusat keramaian maupun tempat ibadah.

“Arahkanlah paham ajaran agama dan berbagai ragam ritual pengamalan keagamaan, serta berbagai macam penyelenggaraan tradisi budaya yang memprioritaskan hakikat inti pokoknya, yaitu melindungi kehidupan manusia, agar senantiasa terjaga harkat, derajat, dan martabatnya," tuturnya.

Menurut dia, saat ini adalah momentum untuk menunjukkan kepedulian sosial untuk saling menjaga.

"Saling berbagi dengan saudara-saudara kita sebangsa, setanah air dan sesama umat manusia," tuturnya.

Sementara itu, Alissa Wahid yang juga merupakan fasilitator Risalah Jakarta mengatakan, perlunya kepastian sarana-prasarana dengan membangun sejumlah rumah sakit darurat di pusat dandaerah beserta keperluan alat-alat kesehatan.

Jika perlu, kata dia, siapkan rumah-rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 ringan. Izinkan rumah-rumah sakit yang telah menyatakan siap untuk melakukan rapid test dan percepat hasil tes.

"Terapkanlah pula teknologi manajemen data dan informasi yang terintegrasi antara rumah-rumah sakit dengan pemerintah (pusat dan daerah) maupun antar sesama rumah sakit (rujukan dan non-rujukan), dengan pola koordinasi yang mampu mengatasi kelangkaan obat-obatan, alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD)," ujar putri Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid itu.

Menurut Alissa, yang juga pendiri Jaringan GusDurian Indonesia, keadaan saat ini bersifat luar biasa, khususnya dalam hal darurat kesehatan masyarakat akibat penyakit yang menular secara signifikan dan cukup serius.

Karena itu, menurut dia, kedaruratan itu dapat dinyatakan oleh negara sesuai hukum dan standar internasional yang berlaku. Kebijakan pembatasan, misalnya jikapenduduk diharuskan tinggal di rumah, harus disertai penegakan hukum yang benar dan adil.

"Pertimbangkanlah usul pengkarantinaan wilayah sejauh yang diharuskan oleh urgensi situasi, durasi, cakupan geografis, dan ruang lingkup. Sederhanakanlah perizinan pemerintah demi kebutuhan gerak cepat. Bangun rasa kemendesakkan maupun kepekaan terhadap krisis pada masyarakat, terutama agar mengikuti keharusan jaga-jarak, jaga kebersihan, dan tinggal di rumah yang penerapannya masih sangat kurang," tuturnya.

Salah satu anggota forum, Usman Hamid mengungkapkan larangan bepergian, karantina, pembatasan pertemuan publik dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dapat berdampak buruk pada hak masyarakat untuk bekerja, khususnya warga yang pekerjaannya belum aman, berpendapatan rendah atau pekerja sektor informal, yang terkena dampak tidak proporsional.

"Lahirkanlah kesepakatan antara pemerintah, Kadin, Apindo dan semua perusahaan untuk membolehkan karyawan bekerja dari rumah, kecuali perusahaan penyedia kebutuhan kesehatan dan esensial (pangan). Doronglah aktor non pemerintah, termasuk dunia usaha, yang punya kemampuan memproduksi kebutuhan esensial, dengan sebuah insentif," kata aktivis yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu.

Usman mencontohkan situasi kepulangan para pekerja sektor informal dengan adanya kebijakan kerja dari rumah.

"Pastikanlah semua warga memiliki akses jaminan sosial termasuk upah sakit, perawatan kesehatan dan cuti orangtua ketika mereka tidak dapat bekerja karena wabah COVID-19, termasuk misalnya jika mereka sakit, dikarantina atau harus merawat anak-anak karena penutupan sekolah," ucapnya.

Menurut dia, dana desa bisa dimanfaatkan untuk pengadaan stok sembako berbasis RW atau desa khusus untuk keluarga tak mampu, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Forum ini terdiri atas para agamawan, budayawan, akademisi, aktivis, dan penggiat seni lintas generasi. Forum yang digagas oleh Lukman Hakim Saifuddin ini melibatkan tokoh lintas iman seperti Komaruddin Hidayat, Nazaruddin Umar, Franz Magnis Suseno, Weinata Sairin, Henriette Lebang, Suhadi Sendjaja, dan Uung Sendana.

Berikut para anggota Forum Risalah Jakarta:

FORUM RISALAH JAKARTA
1. Haidar Bagir
2. Weinata Sairin
3. Franz Magnis Suseno
4. Bhikku Jayamedho
5. Lukman Hakim Saifuddin
6. KH D Zawawi Imron
7. Taufik Abdullah
8. KH Agus Sunyoto
9. John A Titaley
10. Romo Mudji Sutrisno
11. MPU Suhadi Sendjaja
12. Pdt Henriette T Lebang
13. Yudi Latif
14. N. Udayana S.
15. Uung Sendana Linggaraja
16. KH M Jadul Maula
17. Acep Zamzam Noor
18. Zastrow Al Ngatawi
19. Lies Marcoes
20. Fatin Hamama
21. Usman Hamid
22. Inaya Wahid
23. A Suaedy
24. A Rumadi
25. Arie Kriting
26. Agus Noor
27. Kalis Mardiasih
28. Alissa Wahid
29. M Syafi Alielha
30. Garin Nugroho
31. Adung Abdul Rochman 32. Hadi Rahman
33. Helmi Hidayat
34. Wahyu Muryadi
35. A Romzy
36. Ulil Abshar Abdalla
37. Anggia Ermarini
38. Sunanto