Bank dan Pencemaran Lingkungan

Senin, 30 September 2019 - 07:30 WIB
A A A
Meskipun demikian, evaluasi aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh bank adalah dalam rangka menilai prospek usaha debitur sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan upaya bank dalam melindungi kredit yang akan dikucurkan. Dengan kata lain, ketentuan terkait aspek lingkungan hidup terlihat sebagai pelengkap dalam peraturan yang ada. Belum tampak peranan bank dalam mencegah berlanjutnya kerusakan lingkungan hidup.

Sanksi Tidak Mendapat Fasilitas Pembiayaan

Pengaturan sanksi dalam hukum lingkungan hidup bisa dibilang paling lengkap. Terdapat sanksi administrasi, sanksi perdata, serta sanksi pidana sebagaiultimum remedium. Namun, kenyataannya, sanksi-sanksi tersebut masih belum maksimal dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup.

Hampir setiap tahun berulang terjadi karhutla, pencemaran air dan udara, sertaillegal dumping. Pelakunya bisa jadi pemain baru atau merupakan orang atau korporasi sebagai pemain lama. Karena itu, dibutuhkan sanksi yang secara langsung menyasar struktur pendanaan kegiatan usaha para pencemar lingkungan. Satu di antaranya dengan mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan/kredit dari lembaga perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lain.

Dengan menggunakan data pelaku pencemaran dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, seharusnya dapat diklasifikasikan perusahaan yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) untuk memperoleh pembiayaan/kredit dari bank. Pada sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator seyogianya tidak hanya menjadi penonton dan pemberi imbauan. Harus terdapat aturan main yang jelas bagi perbankan. Di samping itu, harus terdapat juga sanksi tegas bagi bank yang melanggar.

“Collective Well-Being”
Apa keuntungan pesatnya pembangunan jika cara membangunnya sangat merusak keberlanjutan planet ini dalam jangka panjang. Apa pentingnya peningkatan perekonomian jika pada akhirnya membawa sengsara dan nestapa pada bangsa.

Untuk itu, apa yang disampaikan Nicola Sturgeon selakuFirst Minister of Scotlandpatut untuk direnungkan. Tujuan kebijakan ekonomi haruslah kesejahteraan kolektif (collective well-being). Dalam arti, betapa bahagia (happy) dan sehatnya (healthy) suatu populasi, tidak terbatas pada seberapa kaya (wealthy) populasi tersebut.
(thm)
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1206 seconds (10.101#12.26)