Respons PDIP soal Amien Rais Minta PAN Keluar Dari Pemerintah

JAKARTA - Saran Amien Rais agar Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi partai politik (Parpol) pendukung pemerintah ditanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP tidak sepakat dengan penilaian Amien Rais bahwa PAN akan menjadi beban sejarah jika tetap berada di barisan pendukung pemerintah.

"Logika benar, tapi alasan agak manipulatif, harus diluruskan," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Eva Kusuma Sundari kepada SINDOnews, Jumat (3/11/2017).

Eva menerangkan bahwa isunya adalah soal pelanggaran etika. "Yang harus dibahas kan tindakan pelanggarannya, bukan subyek pembuat kontrak yaitu pemerintah yang dalam ini justru korban," kata legislator asal Dapil Jawa Timur VI ini.

Dia melanjutkan bahwa jika PAN sepakat masuk sistem kabinet, artinya secara penuh mendukung pemerintah. "Termasuk bertindak tidak oposan di parlemen, itu SOP (standar operasional prosedur, red). Jadi, jangan lempar bom lalu memaki korban, ini enggak fair dong."

"Ibaratnya setuju kerja gotong-royong membangun rumah, tugasnya bikin pagar ya beresi kontraknya, jangan malah bikin atap bocor," tambahnya.

Namun, menurut dia, yang menyeret PAN menjadi oposan adalah Amien Rais. "Dengan sikapnya yang permanen oposan, sehingga bikin sulit teman-teman fraksi dan bahkan partai," ucap Eva.

Eva menambahkan, jika Amien Rais memahami SOP, etika parpol pendukung bisa menjadi kondusif bagi kader PAN di parlemen. "Bagaimana pun, beliau (Amien Rais, red) kan pendiri PAN, jadi sikapnya jadi barometer. Seandainya Pak Amin tenang, jadi guru bangsa seperti zaman ketua MPR, maka politik jadi sejuk sih," pungkasnya.